JAKARTA — Komisi I DPR RI mendesak pemerintah bersama TNI dan Polri menyusun peta jalan atau *roadmap* pemberantasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Desakan itu disampaikan setelah tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai penembakan tersebut menunjukkan perlunya perubahan dalam pola penanganan kelompok bersenjata di Papua. Menurutnya, aparat tidak boleh hanya bergerak setelah terjadi korban jiwa, tetapi membutuhkan strategi yang terukur dan berkelanjutan.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh, Jumat (11/9/2026).
Oleh menilai keselamatan warga sipil dan aparatur negara yang menjalankan tugas pelayanan publik harus menjadi perhatian utama. Karena itu, insiden di Jayawijaya dinilai perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.
Ia menyoroti penanganan yang dinilainya masih cenderung reaktif. Setiap kejadian, kata dia, kerap ditangani secara terpisah setelah muncul korban, tanpa disertai strategi jangka panjang untuk memutus rangkaian kekerasan.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Komisi I DPR mendorong pemerintah, TNI, dan Polri merumuskan *roadmap* yang jelas dalam menangani OPM. Peta jalan itu diharapkan memuat sasaran, tahapan pelaksanaan, indikator keberhasilan, hingga mekanisme evaluasi.
Oleh menegaskan, strategi tersebut diperlukan agar langkah negara tidak berhenti pada penanganan satu kasus tertentu. Upaya pengamanan juga harus dilakukan secara konsisten sehingga tidak bergantung pada munculnya insiden baru.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” kata Oleh.
Selain aspek keamanan, ia menilai strategi penanganan Papua perlu berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Perlindungan terhadap masyarakat sipil juga disebut harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang hanya bersifat sementara berisiko membuat persoalan kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan kehadiran negara berlangsung secara konsisten, baik melalui penegakan hukum maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” lanjutnya.
Sementara terkait penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Komisi I DPR meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Pengusutan diharapkan tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang berada di belakang aksi tersebut.
Oleh juga menekankan bahwa penindakan terhadap pelaku harus dilakukan berdasarkan hukum dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat sipil. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan insiden di Muliama tidak berhenti pada proses penindakan terhadap pelaku, tetapi menjadi bagian dari upaya yang lebih luas dalam menciptakan keamanan di Papua.
