JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri meminta pemerintah memprioritaskan tambahan anggaran untuk layanan kapal perintis guna memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, layanan transportasi dasar di kawasan dengan akses paling sulit harus menjadi prioritas utama sebelum anggaran dialokasikan ke sektor lainnya.
Permintaan tersebut disampaikan Irine menyusul adanya tambahan anggaran yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah. Ia menilai dana tersebut harus difokuskan untuk memastikan masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil tetap memiliki akses transportasi yang memadai.
Irine menegaskan keberadaan kapal perintis memiliki peran strategis dalam menjaga mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan. Bagi banyak daerah 3T, kapal perintis menjadi satu-satunya moda transportasi yang menghubungkan warga dengan pusat pelayanan publik.
“Program kapal perintis seperti ini adalah layanan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil. Jika dihentikan, ini sama saja dengan mengisolasi mereka,” kata Irine di Gedung DPR RI, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, penghentian ataupun pengurangan layanan kapal perintis akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga mengakses berbagai layanan pemerintah.
Kapal Perintis Jadi Penopang Layanan Dasar
Irine menjelaskan kapal perintis tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi penghubung utama bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok.
Di banyak wilayah kepulauan, keterbatasan akses darat membuat transportasi laut menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Karena itu, keberlanjutan operasional kapal perintis dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang merata.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Irine, indikator keberhasilan pembangunan harus tercermin dari semakin mudahnya warga menjangkau rumah sakit, sekolah, pusat pemerintahan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Dorong Pemerintah Cari Solusi
Politikus PDIP itu juga mendorong pemerintah mencari solusi agar kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah 3T tetap terpenuhi secara berkelanjutan. Ia berharap tambahan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
“Kita akan coba mencari solusi yang bisa kita dorong kepada Pemerintah, sehingga hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan layanan publik benar-benar hadir di tengah mereka, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan,” ujar Irine.
Ia menambahkan, kebijakan transportasi nasional harus memberikan perhatian lebih besar kepada daerah-daerah yang secara geografis masih sulit dijangkau. Dengan demikian, pemerataan pembangunan tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.
Komisi V DPR RI, lanjut Irine, akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait penyediaan layanan transportasi perintis agar masyarakat di wilayah 3T tetap memperoleh akses yang layak terhadap berbagai layanan dasar. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya memperkuat konektivitas nasional sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.
