JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengungkapkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 masih kurang sebesar Rp29,7 triliun atau sekitar 39,82% dari jumlah yang telah disepakati bersama DPR sebesar Rp76,6 triliun dalam periode tiga tahun, yaitu 2022-2024.
Pernyataan tersebut diungkapkan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan juga Kepala BNPP, Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin (29/5/2023) malam.
“Dalam gambaran umum anggaran Pemilu tahun 2024, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp76.656.312.294.000 untuk periode tiga tahun, dan saat ini telah dialokasikan sebesar Rp46.895.292.886.000 atau sekitar 61,18% dari jumlah yang diusulkan,” ujar Hasyim dalam rapat tersebut.
Hasyim juga menjelaskan rincian usulan anggaran per tahun. Pada tahun 2022, KPU mengusulkan anggaran sebesar Rp8.061.085.734.000, namun anggaran yang dialokasikan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp3.516.283.140.000 atau sekitar 43,62%. Oleh karena itu, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp4.544.802.720.000 atau sekitar 56,38%.
Untuk tahun 2023, Hasyim melanjutkan, usulan anggaran KPU sebesar Rp23.857.317.226.000, dan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA sebesar Rp15.987.872.001.000 atau sekitar 67,01%. Masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp7.869.456.225.000 atau sekitar 32,99%. Sedangkan untuk tahun 2024, usulan anggaran KPU adalah sebesar Rp44.737.909.334.000, dan anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA sebesar Rp27.391.137.871.000 atau sekitar 61,23%. Masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp17.346.771.463.000 atau sekitar 38,77%.
“Jadi, dari total anggaran yang diusulkan oleh KPU sebesar Rp76.656.312.294.000 selama tiga tahun, anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp46.895.292.886.000 atau sekitar 61,18%, dengan kekurangan anggaran sebesar Rp29.761.019.048.000 atau sekitar 38,82%,” ungkap Hasyim.
