YOGYAKARTA – Mantan Menko Plhukam Mahfud MD menegaskan kesiapannya untuk dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik soal isu korupsi infrastruktur megah nasional yang kini terjerat utang ke China.
Dalam pertemuan dengan wartawan di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Yogyakarta, Mahfud menolak tuntutan KPK agar ia secara proaktif melaporkan temuan dugaan korupsinya. Ia menilai langkah tersebut tidak wajib dan justru menyia-nyiakan waktu, karena KPK seharusnya lebih dulu menyelami data dari sumber utama.
Isu ini mencuat setelah Mahfud mengungkap perbedaan mencolok biaya pembangunan Whoosh dibandingkan proyek serupa di China, yang berpotensi menandakan praktik markup anggaran.
Proyek Whoosh, yang resmi beroperasi sejak 2023, menjadi sorotan karena total investasinya mencapai triliunan rupiah dengan pinjaman dari China Development Bank.
Mahfud menyoroti efisiensi biaya, di mana Indonesia menghabiskan sekitar USD52 juta per kilometer, sementara China hanya USD17-18 juta. Temuan ini ia bagikan melalui video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, memicu gelombang diskusi nasional tentang transparansi dan pengelolaan anggaran publik.
KPK merespons cepat dengan imbauan resmi pada 16 Oktober 2025, mendorong Mahfud untuk menyampaikan laporan tertulis. Dua hari kemudian, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa lembaga antirasuah siap menganalisis data pendukung dari Mahfud. Namun, sang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tetap teguh pada sikapnya.
“Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta.
Ia juga menekankan bahwa KPK tidak berwenang memaksa pelaporan dari pihak luar. “Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor,” kata Mahfud.
Mahfud mengingatkan bahwa isu Whoosh sudah ramai dibahas sebelum ia angkat bicara. “Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Lebih lanjut, ia menyarankan KPK untuk memanggil saksi dan pelaku utama yang lebih awal terlibat. “Mestinya KPK panggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja,” tutur Mahfud.
Ketika ditanya soal kondisi proyek Whoosh yang kini didera kontroversi, Mahfud hanya bisa terkekeh. “Ya, was-wus, was-wus, was-wus,” ujar Mahfud sembari tertawa, saat ditanya pandangannya mengenai kondisi proyek kereta cepat itu.
Di tengah polemik, Mahfud mendukung rencana negosiasi ulang utang Whoosh dengan Pemerintah China. “Iya, memang harus negosiasi, kan? Mau apa kalau sudah begini. Enggak bisa bayar, enggak punya uang, ya negosiasi. Kan gitu, kan? Jalannya tuh negosiasi. Silakan aja,” ujar Mahfud.
Sementara itu, KPK melalui Budi Prasetyo menunjukkan sikap terbuka. “Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025.
Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh ini berpotensi mengguncang sektor infrastruktur nasional, terutama di tengah tekanan fiskal pasca-pandemi. Pengamat hukum menilai pernyataan Mahfud bisa menjadi katalisator penyelidikan lebih dalam, meski tantangan utang ke China tetap menjadi momok besar. KPK belum mengonfirmasi jadwal pemanggilan, tapi sinyal dari Mahfud menjanjikan transparansi yang lebih luas.
