JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengakselerasi normalisasi Sungai Ciliwung sebagai solusi jangka menengah pengendalian banjir dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kelanjutan proyek ini saat meninjau langsung proses pembebasan lahan normalisasi Ciliwung di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 29 Januari 2026.
“Kita baru saja menyaksikan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung. Ini adalah bagian untuk mengatasi banjir jangka menengah yang ada di Jakarta,” ujar Pramono dikutip Jumat (30/1/2026).
Proyek yang sempat terhenti sejak 2017 tersebut kini dilanjutkan kembali melalui kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pertanahan Nasional dalam proses pembebasan lahan.
Normalisasi Sungai Ciliwung dinilai strategis karena mampu menekan hingga 40 persen potensi dampak banjir di wilayah Jakarta.
Secara teknis, proyek ini terbagi dalam dua segmen utama dengan total panjang penanganan mencapai 33,69 kilometer.
Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga MT Haryono dengan rencana pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer dan realisasi saat ini 8,24 kilometer.
Sementara itu, Segmen kedua mencakup wilayah MT Haryono hingga TB Simatupang dengan rencana tanggul 18,7 kilometer dan realisasi 8,9 kilometer.
“Sehingga total secara keseluruhan ada 33,69 kilometer di ruas Ciliwung ini, realisasi yang sudah diturap 17,14 kilometer,” lanjutnya.
Pramono menjelaskan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pembangunan fisik tanggul dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia memastikan seluruh proses normalisasi berjalan kondusif tanpa gejolak sosial berkat komunikasi intensif dan pendekatan persuasif kepada warga terdampak.
Pemprov DKI juga membuka opsi hunian alternatif berupa rumah susun bagi warga yang lahannya terdampak proyek normalisasi.
“Kalau memang masyarakat mau memanfaatkan rumah susun yang dimiliki oleh atau dibangun oleh Pemda DKI Jakarta, kami persilakan. Tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi memang mereka harus membayar atau menyewa untuk itu,” jelasnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyebut saat ini terdapat empat kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi normalisasi dari total 14 wilayah terdampak.
Empat kelurahan tersebut meliputi Cawang, Cililitan, Pangadegan, dan Rawajati yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Hingga akhir 2026, Pemprov DKI menargetkan penyelesaian normalisasi sepanjang 557 meter pada ruas prioritas.
Pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan pembayaran ganti rugi senilai Rp16,3 miliar untuk 20 bidang lahan di kawasan Cawang.
“Sampai dengan akhir 2026 kami upayakan 557 meter selesai,” jelas Ika.
Ia menambahkan proses pemberkasan pembebasan lahan untuk ruas tersebut juga ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026.
Menurut Ika, seluruh tahapan pembebasan lahan dilaksanakan dengan pendekatan humanis guna menjaga kepercayaan dan kenyamanan masyarakat.***
