JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus untuk mengatur pengadaan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Platform digital tersebut ditargetkan mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026 untuk memperkuat tata kelola pengadaan MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem itu dirancang agar proses pembelian bahan baku lebih transparan dan mudah dipantau.
Mekanismenya akan mengadaptasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam belanja dana BOS.
Platform tersebut nantinya memungkinkan pemerintah memantau pemasok, harga komoditas, transaksi, hingga kewajiban perpajakan.
“Sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya,” ujar Sudaryono melalui akun Instagram resminya @sudaru_sudaryono, Senin (14/9/2026).
Pada tahap awal, marketplace MBG akan memuat enam komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Enam komoditas tersebut adalah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.
BGN juga menyiapkan sistem verified seller untuk memastikan pemasok yang bertransaksi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Dengan skema tersebut, pembelian bahan pangan MBG diarahkan hanya melalui pemasok yang telah melewati proses verifikasi.
“Nanti akan ada dari sisi marketplace-nya akan ke asosiasi, jadi belinya itu adalah yang verified seller. Nah, verified seller itu siapa? Ya adalah asosiasi itu,” kata Sudaryono.
Skema digital ini diharapkan membuat perjalanan bahan pangan MBG lebih mudah ditelusuri dari pemasok hingga dapur penerima.
BGN juga ingin sistem tersebut memperkecil peluang masuknya pemasok yang belum memenuhi standar dalam rantai pengadaan bahan baku.
Selain aspek verifikasi, BGN merancang pola pengadaan berbasis wilayah untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi pangan lokal.
Dapur SPPG nantinya diharapkan lebih dahulu membeli bahan pangan dari daerah tempat dapur tersebut beroperasi.
Kebijakan itu sekaligus diarahkan untuk mendorong perputaran ekonomi daerah melalui belanja bahan pangan program MBG.
Sudaryono mencontohkan SPPG di Mojokerto yang nantinya diharapkan membeli telur dari pemasok di wilayah setempat jika stok tersedia.
Pembelian dari luar daerah baru dilakukan apabila kebutuhan komoditas tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemasok lokal.
“Nah nanti ada cakupannya, misalnya kalau di Mojokerto, beli telur ya Mojokerto aja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten. Kalau di dalam kabupatennya nggak ada barangnya gimana? Baru dia boleh nyebrang,” kata Sudaryono.
Dengan marketplace tersebut, BGN berupaya membangun sistem pengadaan MBG yang lebih transparan, terukur, terlacak, dan sekaligus memberi ruang bagi pemasok lokal.***
