JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menuai sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Jaelani, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kebakaran berbasis teknologi, menyusul berulangnya insiden di kawasan konservasi tersebut.
Kebakaran terbaru di TNBTS diketahui bermula dari titik api di kawasan Sabana Pengol. Api kemudian meluas hingga ke wilayah Jemplang setelah terdorong angin kencang di lokasi kejadian, sehingga memperparah sebaran kebakaran di area taman nasional.
Menanggapi peristiwa tersebut, Jaelani menilai pemerintah tidak bisa lagi menjadikan faktor cuaca sebagai alasan utama terjadinya kebakaran. Ia menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah memberikan peringatan terkait potensi karhutla akibat anomali iklim ekstrem.
“Kemenhut tidak boleh lagi beralasan karena faktor alam sebagai pemicu kebakaran, sebab BMKG jauh hari telah memperingatkan adanya potensi karhutla akibat anomali cuaca yang kuat,” kata Jaelani di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia menilai berulangnya kebakaran di kawasan TNBTS menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem mitigasi dan tata kelola pencegahan karhutla. Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman saat kejadian, tetapi juga harus menyentuh evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada.
Legislator asal Sulawesi Tenggara itu meminta Kemenhut melakukan audit terhadap efektivitas prosedur operasional standar (SOP) yang selama ini diterapkan di kawasan rawan kebakaran tersebut. Evaluasi dinilai penting agar kelemahan yang sama tidak terus berulang di masa mendatang.
“Kementerian Kehutanan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas tata kelola pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan TNBTS karena kejadian ini bukanlah yang pertama kali,” tegasnya.
Selain evaluasi SOP, Jaelani juga mendorong pemanfaatan teknologi modern untuk memperkuat sistem pengawasan hutan. Ia menilai integrasi data spasial, citra satelit, dan analisis cuaca perlu dioptimalkan agar potensi titik api dapat terdeteksi lebih dini sebelum meluas.
Menurutnya, sistem deteksi berbasis teknologi harus diiringi dengan penguatan patroli lapangan serta kecepatan respons petugas di kawasan rawan kebakaran. Hal ini dinilai penting untuk mencegah api meluas seperti yang terjadi dalam insiden terbaru.
“Harusnya Kemenhut memperjelas standar operasional pengawasan, patroli, deteksi dini, dan respons cepat pada titik rawan kebakaran, sehingga kebakaran kawasan tidak terus berulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dampak karhutla di TNBTS tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu ekosistem flora dan fauna serta sektor pariwisata yang menjadi penopang ekonomi di kawasan Bromo. Menurutnya, jika tidak ditangani secara sistemik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan konservasi juga dapat terdampak.
Karena itu, Jaelani mendesak pemerintah segera menyusun indikator peringatan dini yang jelas dan terukur, termasuk mekanisme penutupan sementara kawasan wisata berdasarkan tingkat risiko kebakaran yang terdeteksi.
“Kami mendorong Kementerian Kehutanan memperkuat sistem deteksi dan pemantauan kebakaran berbasis data spasial, citra satelit, pemantauan cuaca, serta pemetaan titik rawan api, dengan menetapkan indikator peringatan dini dan prosedur penutupan kawasan berdasarkan tingkat risiko yang terukur,” pungkasnya.
