JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengukuhkan kepemimpinan Agus Fatoni sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2026–2031. Di bawah kepemimpinan Fatoni, IKAPTK menargetkan sedikitnya 200 program kerja dalam setahun untuk mengoptimalkan kontribusi alumni bagi pemerintahan dan masyarakat.
Pengukuhan pengurus DPN IKAPTK dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus yang mewakili Tito Karnavian di Sasana Bakti Praja, Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agus Fatoni sebelumnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IKAPTK dalam Kongres Nasional Luar Biasa pada 27 Juni 2026. Setelah resmi dikukuhkan, ia langsung meminta seluruh pengurus bergerak menyusun program kerja yang konkret dan dapat diukur hasilnya.
Salah satu langkah awal yang disiapkan adalah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Forum tersebut akan menjadi momentum untuk merumuskan arah organisasi sekaligus menetapkan program prioritas selama lima tahun ke depan.
Fatoni meminta setiap pengurus memiliki setidaknya satu gagasan program yang bisa direalisasikan. Dengan jumlah pengurus sekitar 200 orang, ia berharap sedikitnya 200 program dapat dijalankan setiap tahun.
“Setelah pengukuhan pada hari ini, berikutnya kita akan berkumpul kembali, kita akan mengadakan Rakornas sekaligus menyusun program kerja. Oleh karena itu, saya minta semuanya untuk membuat program kerja masing-masing. Kalau satu orang saja punya satu program, berarti ada 200 program yang kita jalankan satu tahun,” tuturnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Mendagri Tito Karnavian meminta kepengurusan baru menjalankan organisasi secara terbuka dan mengedepankan hasil kerja yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tito menilai terpilihnya Fatoni secara aklamasi merupakan kepercayaan besar yang harus dijawab melalui kepemimpinan dan kinerja nyata.
“Terpilihnya saudara secara aklamasi dalam Kongres Nasional Luar Biasa IKAPTK pada tanggal 27 Juni 2026 merupakan kepercayaan yang harus dijawab dengan kepemimpinan yang terbuka dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Tito dalam sambutan yang dibacakan Wiyagus.
Tito juga menyoroti besarnya potensi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang tergabung dalam IKAPTK. Berdasarkan data portal alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) per 26 Juni 2026, jumlah lulusan pendidikan kepamongprajaan mencapai 42.335 orang.
Menurut Tito, jumlah tersebut menjadi modal penting bagi organisasi. Terlebih, para alumni memiliki pengalaman dan keahlian dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ia berharap IKAPTK tidak sekadar menjadi wadah berkumpulnya para alumni, tetapi juga mampu menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jejaring lintas angkatan serta daerah diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan.
“Ini merupakan potensi pengalaman dan keahlian yang perlu dihimpun oleh IKAPTK untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian juga jejaring di lintas angkatan dan daerah harus memudahkan pertukaran pengetahuan serta membantu alumni menghadapi persoalan di tempat tugas masing-masing,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Fatoni menekankan bahwa program organisasi harus memberikan manfaat nyata. Keterlibatan seluruh pengurus dinilai penting agar IKAPTK dapat berkontribusi bagi lembaga pendidikan, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kepengurusan baru. Optimalisasi peran alumni, menurutnya, harus diarahkan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi almamater, organisasi pemerintahan, masyarakat, bangsa, dan negara.
“Terima kasih atas seluruh kontribusi, dukungan, dan komitmen kita bersama dalam rangka mengoptimalkan peran alumni, baik untuk lembaga pendidikan, organisasi pemerintah daerah, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Fatoni.
Sebagai informasi, IKAPTK merupakan organisasi yang menghimpun alumni pendidikan kedinasan kepamongprajaan dari berbagai generasi. Anggotanya berasal dari sejumlah lembaga pendidikan, mulai dari Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), hingga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).