JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan estimasi yang mencengangkan: setidaknya 28 juta penduduk Indonesia berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Angka ini merujuk pada rasio global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh penduduk dunia menghadapi masalah kejiwaan.
“Tadi juga ditanya, ini yang disebut the tip of the iceberg atau puncak gunung es. Karena WHO bilang, masalah kejiwaan itu satu dari delapan sampai satu dari sepuluh penduduk,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat memaparkan hasil program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta.
Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 hingga 287 juta jiwa, Menkes menekankan bahwa minimal 28 juta orang berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan jiwa. Gangguan tersebut meliputi depresi, gangguan kecemasan (anxiety disorder), hingga kondisi yang lebih berat seperti skizofrenia dan ADHD.
“Jadi kalau Indonesia 280 juta, ya minimal 28 juta itu punya masalah kejiwaan. Bisa depresi, anxiety disorder, yang lebih berat ada skizofrenia, ada ADHD, dan banyak penyakit jiwa lainnya,” paparnya.
Namun demikian, hasil skrining melalui program CKG nasional masih menunjukkan angka deteksi yang jauh lebih rendah. Menurut Menkes, data tersebut baru mencerminkan sebagian kecil dari kondisi nyata di masyarakat. Hingga 1 Januari 2026, lebih dari 27 juta warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa melalui program ini.
Data terperinci menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, terutama pada kelompok usia muda. Pada anak usia sekolah dan remaja, sebanyak 4,8 persen atau 363.326 orang menunjukkan gejala depresi, sementara 4,4 persen atau 338.316 orang mengalami gejala kecemasan.
Sementara itu, pada kelompok dewasa dan lansia, angka yang terdeteksi lebih rendah, dengan gejala depresi sebesar 0,9 persen atau 174.579 orang, dan kecemasan sebesar 0,8 persen atau 153.903 orang.
“Nah, kita skrining hasilnya seperti ini. Dari yang kita skrining, masih rendah sekali. Angkanya masih di sekitar 5 persen untuk anak-anak dan di bawah 1 persen untuk dewasa. Tapi dengan skrining ini, kita sudah mulai tahu,” kata Budi.
Temuan ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat akses layanan kesehatan jiwa, terutama di tingkat pelayanan primer. Menkes menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan saat ini tengah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang lebih terintegrasi di puskesmas, yang selama ini masih minim penanganan kasus kejiwaan.
“Di halaman selanjutnya, kita juga sudah mulai menurunkan layanan, karena kesehatan jiwa itu selama ini memang tidak pernah ada tata laksananya di puskesmas,” tuturnya.
Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa pihaknya telah menyusun pedoman tata laksana pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif. Pedoman tersebut mencakup layanan farmakologis, pemberian obat-obatan, hingga layanan psikologis seperti konseling.
“Sekarang kita sudah bikin tata laksananya, baik yang membutuhkan farmasi atau obat-obatan, maupun yang membutuhkan layanan psikologi dan konseling. Kita sedang membangun sistemnya supaya bisa dilayani di puskesmas-puskesmas,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini serta penanganan gangguan kesehatan jiwa, mengingat isu tersebut kerap tersembunyi dan menyerupai fenomena gunung es di tengah masyarakat. Pemerintah menargetkan penguatan layanan psikososial dan farmakologis di fasilitas kesehatan dasar agar dapat menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.
