KALBAR – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago memimpin apel kesiapsiagaan nasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan memprioritaskan deteksi dini guna mengantisipasi ancaman bencana saat musim kemarau.
Apel digelar di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Rabu (16/4/2026). Dalam kesempatan itu, Menko Polkam menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan kolektif.
“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekedar seremonial, tetapi wujud kesungguhan kita dalam menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah Karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Menko Polkam.
Djamari Chaniago meminta Gubernur, bupati, serta wali kota se-Kalimantan Barat segera memverifikasi kesiapan sumber daya, mulai dari personel, peralatan pemadaman, logistik, hingga sistem komando lapangan dan jalur mobilisasi. Ia juga menginstruksikan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta relawan untuk memperketat patroli terpadu dan merespons cepat setiap titik panas sebelum api meluas.
“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan Karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” tegasnya.
Menko Polkam mengakui tantangan khas di Kalbar, di antaranya lahan gambut yang membuat api mudah merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan total. Faktor lain seperti angin kencang serta keterbatasan infrastruktur air dan sarana pemadaman di daerah rawan semakin memperumit penanganan.
“Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian serius terhadap pengendalian Karhutla. Capaian yang telah diraih sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan agar bencana ini dapat ditekan seminimal mungkin, bahkan menuju target zero karhutla.
Menko Polkam juga menekankan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain merusak lingkungan, aksi tersebut berdampak luas pada kesehatan masyarakat, sektor pendidikan, transportasi, ekonomi, serta investasi daerah.
“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kesiapan anggaran pusat bagi daerah yang menetapkan status siaga Karhutla untuk mempercepat respons dini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa pendanaan penanggulangan tetap disiapkan secara penuh, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski dalam situasi efisiensi anggaran.
Apel kesiapsiagaan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Dengan langkah terpadu ini, pemerintah berharap Kalimantan Barat dapat menjadi model keberhasilan pencegahan Karhutla nasional di tahun 2026.
