JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menekankan pentingnya ketahanan nasional sebagai pijakan untuk menciptakan kawasan stabil dan tatanan global yang lebih kuat.
Pesan itu disampaikan Sugiono saat membacakan Pernyataan Nasional Indonesia pada Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Sabtu, 26 September 2026.
“Delapan puluh satu tahun lalu, Indonesia dan PBB lahir dengan sebuah keyakinan dan tujuan yang sama. Yaitu untuk tidak menyerahkan masa depan umat manusia kepada perang dan perpecahan,” ujar Menlu Sugiono.
Sugiono menilai perjalanan delapan dekade membawa kemajuan, tetapi dunia tetap menghadapi konflik dan berbagai krisis yang menguji ketahanan bersama.
Menurutnya, perdamaian dan kemakmuran membutuhkan sistem multilateral yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta menghasilkan langkah nyata.
“Ini berarti multilateralisme harus mampu beradaptasi, merespons, dan yang terpenting, memberikan hasil. Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dari membangun ketahanan setiap negara,” katanya menegaskan.
Indonesia, lanjut Sugiono, membangun ketahanan nasional melalui penguatan pangan dan energi serta investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan ekonomi yang mampu menghadapi berbagai guncangan juga menjadi bagian penting dari strategi Indonesia memperkuat fondasi nasional.
“Sebagai negara dengan lebih dari 280 juta penduduk, Indonesia juga menempatkan persatuan dalam keberagaman, demokrasi, HAM, dan supremasi hukum sebagai bagian penting ketahanan nasional.”
“Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Rote, Indonesia adalah satu rakyat, satu bangsa,” ujar Menlu Sugiono memaparkan.
Ketahanan nasional tersebut, menurut Sugiono, dapat menjadi dasar terbentuknya ketahanan kawasan melalui kerja sama dan pengelolaan perbedaan.
Ia mencontohkan ASEAN yang selama hampir enam dekade mempertahankan komunikasi dan terus mencari titik temu di tengah kepentingan yang beragam.
“Persatuan dan sentralitas ASEAN memungkinkan kawasan untuk tetap membuka ruang dialog dan kerja sama dengan semua mitra. Termasuk di tengah meningkatnya kompetisi strategis,” ucapnya.
Pada level internasional, Sugiono menilai PBB tetap memiliki peran penting dalam menjaga kerja sama multilateral menghadapi tantangan dunia.
Namun, sistem tersebut dinilai perlu terus bertransformasi agar semakin representatif, tangkas, dan mampu menghasilkan keputusan yang berdampak nyata.
Palestina juga menjadi perhatian dalam pidato Sugiono karena dinilai menjadi salah satu ujian penting terhadap efektivitas sistem multilateral saat ini.
“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak menentukan nasib sendiri terpenuhi dan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud.”
“Yakni, berdasarkan Solusi Dua Negara, sesuai hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional,” kata Menlu RI
Dalam forum tersebut, Sugiono turut menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.
Pencalonan itu mengusung tema “Fostering Unity, Advancing Peace” atau mendorong persatuan dan memajukan perdamaian.
Indonesia menyatakan akan menjaga ruang dialog, memperkuat titik temu, serta konsisten menjunjung Piagam PBB dalam menjalankan peran tersebut.
Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mengubah tanggung jawab bersama menjadi kerja sama konkret dalam menghadapi berbagai tantangan global.***
