JAKARTA – Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengarahkan anak-anak bermasalah ke pelatihan barak militer mendapat dukungan penuh dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Menurutnya, pendekatan semi militer justru bisa membentuk karakter anak secara positif tanpa menyalahi prinsip hak asasi.
Saat hadir dalam sebuah diskusi publik di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali, Pigai menegaskan bahwa metode ini bisa menjadi solusi kreatif untuk mengasah disiplin, tanggung jawab, dan etika generasi muda.
Ia menyebut kebijakan Dedi Mulyadi sebagai terobosan dalam bidang pendidikan karakter.
“Itu pendidikan yang bagus,” kata Pigai, Sabtu (10/5/2025), seraya menyebutkan bahwa pendidikan karakter tak melulu harus berada di dalam ruang kelas konvensional.
Menurutnya, selama tidak ada pelanggaran fisik, maka pelatihan di barak justru bisa menanamkan nilai-nilai kehidupan yang kuat.
Jadi Alternatif Pembinaan
Pigai menegaskan bahwa langkah mengirim anak ke barak militer bukan berarti menyerahkan pendidikan kepada TNI.
Menurutnya, yang dilakukan Pemprov Jawa Barat hanyalah memindahkan lingkungan belajar, bukan menggantikan fungsi guru atau sekolah.
“Pendidikan itu hak sekaligus kewajiban. Pemerintah bertanggung jawab mendidik, menghadirkan pendidikan yang berkualitas, untuk membentuk karakter anak,” ujarnya.
Menanggapi sejumlah kritik dan kekhawatiran yang mencuat, termasuk dari Komnas HAM, Pigai balik mempertanyakan dasar penolakan tersebut.
Ia menekankan bahwa pendekatan ini tidak akan melanggar HAM selama tidak menggunakan kekerasan fisik.
“Komnas HAM pakai aturan apa? Saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus,” tegasnya lagi.
Persiapan Menuju Generasi Emas 2045
Program pengiriman siswa ke barak militer merupakan bagian dari misi jangka panjang menyiapkan sumber daya manusia unggul menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pigai menilai, langkah Gubernur Dedi Mulyadi ini bisa menjadi katalis membentuk SDM yang tak hanya cerdas, tapi juga bermental kuat.
“Mempersiapkan SDM memiliki pengetahuan bagus, keterampilan baik, etika, moral, mental bagus menyongsong 2045,” ucap Pigai.
Sejak 1 Mei 2025, sebanyak 272 siswa yang tercatat melakukan pelanggaran disiplin di sekolah dikirim ke Resimen Induk Kodam (Rindam) III/Siliwangi, Lembang, Jawa Barat.
Program ini disebut berjalan dengan pengawasan ketat, tanpa kekerasan, dan lebih menekankan pembinaan mental.***
