JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, terus berkomitmen meningkatkan pelayanan publik di sektor pertanahan. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah memberikan arahan kepada Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempercepat, membersihkan, dan membuat pelayanan lebih efisien.
Dalam pengarahan yang dilaksanakan secara daring pada Senin (03/02/2025), Menteri Nusron menegaskan, “Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat dan bersih. Untuk itu, kita harus bertransformasi dan mengubah cara kerja kita agar bisa memenuhi harapan mereka.” Menurut Menteri Nusron, perubahan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.
Untuk mewujudkan perbaikan tersebut, Menteri Nusron menekankan pentingnya dua aspek utama, yaitu perubahan sistem dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian ATR/BPN. “Kedua hal ini harus dilakukan secara konsisten agar kinerja kita semakin optimal,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menyadari bahwa kebutuhan masyarakat selalu berkembang seiring berjalannya waktu. “Pelayanan yang kita anggap terbaik pada suatu masa, mungkin akan dianggap ketinggalan zaman di masa depan. Maka dari itu, kita harus terus berinovasi dan beradaptasi,” ujar Menteri Nusron.
Untuk mendukung perubahan tersebut, ia menyarankan agar fokus utama dilakukan pada penyederhanaan model bisnis serta penguatan teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk mendukung tercapainya pelayanan yang akurat, prudent, akuntabel, dan transparan, serta mengutamakan prinsip-prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance).
Dalam pertemuan yang dipandu oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah mempresentasikan hasil capaian program tahun 2024 dan menyampaikan target-target program yang akan dijalankan pada tahun 2025.
Selain Menteri Nusron, turut hadir secara daring Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; serta Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia. Tidak ketinggalan, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten di wilayah Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya turut mengikuti jalannya pertemuan tersebut.