JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggelar rapat penting terkait penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur. Rapat tersebut berlangsung pada Jumat, 21 Maret 2025, bertempat di Kantor Kementerian PU, Jakarta, dengan menghadirkan Pemerintah Provinsi Banten.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan temuan mengejutkan terkait pelanggaran tata ruang yang terjadi di wilayah Jabodetabek-Punjur. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Perpres No. 60 Tahun 2020, ternyata terdapat 796 titik pelanggaran yang berpotensi menjadi penyebab banjir yang sering melanda kawasan ini.
“Setelah dilakukan pengecekan, kami menemukan sejumlah pelanggaran tata ruang yang sangat banyak. Ini tentu secara tidak langsung menjadi faktor penyebab utama banjir di Jabodetabek-Punjur,” ungkap Menteri Nusron usai rapat, seperti yang dikutip dari media.
Pelanggaran yang dimaksud, lanjut Nusron, melibatkan perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Sebagai contoh, lahan yang seharusnya digunakan sebagai hutan atau perkebunan kini telah beralih menjadi area perumahan hingga tempat usaha. Ini mengakibatkan gangguan pada ekosistem dan aliran air yang turut memperburuk kondisi banjir di wilayah tersebut.
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran ini tahun ini. Untuk yang sudah membangun tanpa memiliki hak atas tanah, pihaknya akan melakukan pendekatan kemanusiaan. Sementara itu, bagi yang memiliki alas hak, akan dilakukan pengecekan mendalam. Jika terbukti ada ketidaksesuaian dalam prosesnya, sertifikat tanah bisa dibatalkan.
“Tentu saja, jika sertifikatnya sudah sah dan solid, kita akan mengambil langkah untuk proses pengadaan tanah secara lebih lanjut,” tambahnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang juga mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa setelah Idulfitri, akan ada rapat teknis bersama seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi komprehensif terhadap permasalahan banjir yang sudah sangat meresahkan.
Rapat kali ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, serta para Bupati/Wali Kota se-Banten. Di sisi lain, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, dan Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya.
Masalah banjir yang sering terjadi di Jabodetabek-Punjur kini mendapat perhatian serius, dengan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki tata ruang yang selama ini tidak sesuai dengan perencanaan semestinya. Diharapkan, dengan penanganan yang tepat, permasalahan banjir ini bisa segera teratasi.
