NTT— Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akses jalan dan jembatan di Pulau Flores berangsur kembali berfungsi setelah terdampak gempa magnitudo 7,7. Pemulihan konektivitas dilakukan untuk memperlancar mobilitas warga dan distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Kepastian tersebut disampaikan Dody kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden tersebut, Dody menjelaskan Kementerian PU telah memfokuskan penanganan pada pembukaan akses jalan sejak hari pertama pascagempa. Langkah itu dilakukan mengikuti arahan dalam penanganan bencana agar seluruh ruas jalan nasional yang terdampak dapat segera kembali dilalui.
“Kami memang fokus utamanya adalah (pemulihan) jalan. Jadi mulai hari pertama itu, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB kami buka semua jalan nasional,” ujar Dody.
Menurut dia, sebagian besar gangguan pada akses jalan terjadi akibat material longsor yang menutup badan jalan setelah gempa. Mengingat aktivitas kegempaan masih berlangsung, Kementerian PU juga menyiagakan sejumlah alat berat di titik-titik yang telah dipetakan sebagai kawasan rawan longsor.
Penempatan ekskavator tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi longsor susulan yang kembali mengganggu akses masyarakat maupun jalur distribusi logistik.
Selain ruas jalan, Kementerian PU turut memberikan perhatian pada sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan, terutama Jembatan Wae Pesi di Kabupaten Manggarai. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting karena menjadi penghubung Pelabuhan Reo dengan sejumlah wilayah di Manggarai sekaligus jalur distribusi bahan bakar minyak (BBM).
Dody mengatakan perbaikan Jembatan Wae Pesi menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan setelah adanya arahan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
“Kita sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB dan Menko Pak Pratikno, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM lewat sini. Kemudian kita kerja siang-malam. Hari kedua, Alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional,” kata Dody.
Saat ini, Jembatan Wae Pesi telah dapat dilintasi dengan pengaturan lalu lintas satu arah secara bergantian. Sebelum kembali difungsikan, Kementerian PU melakukan pengujian beban menggunakan truk pengangkut BBM dengan muatan hingga 20 ton untuk memastikan kondisi jembatan tetap aman dilalui.
Pemulihan pascagempa juga mencakup penanganan gangguan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sejumlah sumber air mengalami penurunan debit setelah longsoran mengubah kondisi aliran sungai di kawasan terdampak.
Kementerian PU masih melakukan verifikasi dan penanganan terhadap sumber-sumber air tersebut. Sementara proses perbaikan berlangsung, kebutuhan air bersih masyarakat dipenuhi melalui penyediaan hidran umum, mobil tangki air, serta toilet portabel di sejumlah lokasi pengungsian.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Pulau Palue, salah satu wilayah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi. Pascagempa, sejumlah ruas jalan di pulau tersebut sempat tertutup akibat longsor.
Dody mengatakan Kementerian PU mengirimkan dua unit alat berat pada hari kedua setelah bencana. Namun, proses pengiriman membutuhkan waktu karena keterbatasan armada kapal feri yang melayani jalur menuju Pulau Palue.
“Jadi jalan waktu itu masih tertutup, hari kedua itu kami langsung kirimkan dua alat berat. Tapi memang karena transportasi kapal feri masih sangat terbatas, jadi kita kirimnya sampai dua hari. Dari 10 longsoran, Alhamdulillah, sudah kita buka semua,” jelas Dody.
Dalam kunjungannya ke Pulau Palue, Dody juga menemukan sejumlah ruas jalan yang telah lama tidak mendapatkan penanganan preservasi. Pemerintah pun berencana memasukkan perbaikan jalan tersebut dalam langkah penanganan selanjutnya.
Selain akses jalan, persoalan air bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Pulau Palue. Keterbatasan sumber air di wilayah tersebut diperparah oleh kerusakan sejumlah bak penampungan air hujan akibat guncangan gempa.
Kementerian PU berencana memperbaiki fasilitas penampungan tersebut agar dapat kembali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama saat musim hujan.
Untuk penanganan jangka panjang, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengkaji kemungkinan penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar di Pulau Palue.
Dody menegaskan pemulihan infrastruktur jalan dan pemenuhan kebutuhan air bersih akan menjadi perhatian pemerintah dalam proses penanganan pascagempa di wilayah tersebut.
“Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan,” pungkas Dody.
