BANDUNG – Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Jawa Barat (Jabar) tahun ajaran 2025/2026 mencuri perhatian dengan kebijakan baru yang melibatkan TNI dan Polri.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menginisiasi aturan unik ini untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan kebangsaan kepada siswa baru SMA, SMK, dan SLB.
Namun, kebijakan ini menuai respons beragam, termasuk dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang dengan santai berkomentar, “Tanya Pak Gubernur saja!”
Kebijakan Baru MPLS: TNI-Polri Turun Tangan
MPLS di Jabar tahun ini tidak lagi sekadar pengenalan lingkungan sekolah biasa. Gubernur Dedi Mulyadi memperkenalkan pendekatan berbeda dengan melibatkan personel TNI dan Polri untuk mendampingi siswa.
Tujuannya, memperkuat karakter kebangsaan dan kedisiplinan sejak dini. Selain itu, aturan jam masuk sekolah dimajukan menjadi pukul 06.30 WIB, sebuah langkah yang dianggap revolusioner untuk membentuk kebiasaan disiplin.
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS yang menggandeng TNI-Polri akan berlangsung dari 14 hingga 19 Juli 2025.
“Bapak-bapak dari TNI dan Polri akan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada siswa,” ujar Herman, menegaskan bahwa kehadiran aparat ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembentukan karakter siswa.
Kontroversi dan Tanggapan Publik
Kebijakan ini tidak luput dari sorotan. Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, mempertanyakan relevansi pelibatan TNI-Polri dalam MPLS.
Menurutnya, fokus MPLS seharusnya pada pengenalan lingkungan sekolah, guru, dan teman sekelas. “Siapa saja guru mereka, siapa saja yang akan menjadi teman-teman mereka selama belajar. Jadi MPLS itu tujuannya untuk belajar,” kata Iman saat dihubungi pada Selasa (15/7).
Iman juga menyoroti bahwa pembentukan karakter, termasuk nilai kebangsaan, sudah diatur dalam kurikulum intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Ia mempertanyakan perlunya pelibatan pihak eksternal seperti TNI-Polri dalam proses yang seharusnya berfokus pada adaptasi siswa di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, memberikan pandangan berbeda. Dalam unggahan Instagramnya, ia menyatakan mendukung kebijakan ini, meski mengaku tidak diinformasikan sebelumnya oleh pihak gubernur.
“Mudah-mudahan kegiatan itu untuk menghapus atau memutuskan program siswa wajib militer yang banyak menabrak peraturan perundang-undangan dan juga memakan biaya cukup tinggi,” ungkap Ono, merujuk pada program kontroversial sebelumnya yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer.
Respons Mendikdasmen: Lempar Bola ke Gubernur
Menariknya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti enggan memberikan komentar panjang terkait kebijakan ini. Dengan nada ringan, ia hanya mengatakan, “Tanya Pak Gubernur saja!” Pernyataan ini seolah menunjukkan sikap netral, sekaligus memicu rasa penasaran publik tentang pandangan resmi Kementerian terkait inovasi MPLS di Jabar.
Latar Belakang Kebijakan Dedi Mulyadi
Keputusan melibatkan TNI-Polri bukanlah yang pertama kali diusung Dedi Mulyadi. Sebelumnya, ia pernah menggagas program pembinaan pelajar bermasalah di barak militer, seperti yang dilakukan di Purwakarta pada Mei 2025. Sebanyak 39 pelajar yang terlibat tawuran menjalani pendidikan karakter selama dua pekan di markas TNI tanpa akses ponsel atau kunjungan keluarga. Program ini menuai kritik, termasuk dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, yang menyarankan pengkajian lebih lanjut dengan melibatkan ahli psikologi dan keluarga.
Kini, kebijakan serupa tampaknya diadaptasi dalam skala lebih luas melalui MPLS. Dengan melibatkan TNI-Polri, Dedi Mulyadi berharap siswa tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga menyerap nilai-nilai kebangsaan dan disiplin yang kuat.
Kebijakan ini juga memicu diskusi di media sosial. Sebagian warganet memuji langkah Dedi Mulyadi sebagai upaya inovatif untuk membentuk generasi muda yang disiplin dan cinta tanah air. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan efektivitasnya, khawatir pendekatan militer justru membuat siswa baru merasa terintimidasi.
MPLS Jabar: Inovasi atau Kontroversi?
Pelaksanaan MPLS dengan keterlibatan TNI-Polri di Jabar menjadi sorotan nasional. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah berani untuk memperkuat karakter siswa.
Di sisi lain, kritik mengemuka terkait relevansi dan potensi dampak psikologis bagi siswa baru. Apakah ini akan menjadi model baru dalam pendidikan karakter di Indonesia, atau justru memicu polemik berkepanjangan? Hanya waktu yang akan menjawab.
