BANDA ACEH — Pemerintah terus mempercepat penyelesaian Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh pelosok Aceh.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menargetkan seluruh proses musdesus selesai maksimal pada akhir Mei 2025 demi mempercepat penguatan ekonomi desa.
Target waktu tersebut dicanangkan saat peluncuran program percepatan Musdesus KMP yang digelar di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Kamis (22/5).
“Insyaallah akhir bulan Mei ini akan dilaksanakan seluruh musyawarah desa khusus di seluruh desa di Aceh,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ferry Juliantono hadir bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya untuk mengintensifkan sosialisasi pembentukan koperasi desa di bawah naungan program nasional KMP.
Mereka menyatakan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan Musdesus secara masif di 6.500 gampong di Aceh.
Strategi Percepatan dan Dukungan Daerah
Wamenkop Ferry menyatakan, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh menjadi kunci dalam mengejar tenggat.
“Pak Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah menyampaikan untuk membantu mendorong percepatan pembentukan 6.500 desa atau gampong di Aceh,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyelesaian Musdesus dalam waktu dekat akan membuka jalan bagi proses legalisasi badan hukum KMP di tiap desa dan kelurahan.
“Insyaallah kami diberi amanat dan dengan dukungan semuanya, diharapkan musdesus bisa terlaksana di akhir Mei untuk 6.500 desa,” katanya.
Ferry juga menekankan bahwa koperasi Merah Putih tidak harus terpaku pada program yang digariskan pemerintah pusat. Setiap desa dapat menyesuaikan bentuk kegiatan koperasinya sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
“Boleh mengembangkan kegiatan koperasinya sesuai potensi daerah, tidak hanya yang telah ditentukan oleh pemerintah saja. Misal peternakan, bisa dikembangkan di luar kegiatan utama yang ditetapkan,” tegasnya.
Respons Aceh: Sinergi Menuju Desa Mandiri
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjelaskan bahwa sejauh ini baru 761 gampong yang berhasil melaksanakan Musdesus dan 70 di antaranya telah merampungkan proses badan hukum KMP.
Meski demikian, ia optimistis capaian akan terus meningkat dengan sinergi lintas sektor.
“Kami juga berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan dan pendampingan agar tujuan besar ini dapat terwujud,” kata Muzakir.
Ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat desa dalam mengangkat potensi unggulan lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi berbasis koperasi.***
