JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi atas kinerja Panitia Kerja (Panja) Haji 2025 yang berhasil menyelesaikan evaluasi dan pembahasan terkait penyelenggaraan haji tepat waktu. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa tugas selanjutnya bagi Panja adalah memastikan semua kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah dan DPR dapat terlaksana dengan baik.
“Setiap tahun selalu ada kesepakatan, dan kesepakatannya selalu baik. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan haji. Namun, pada kenyataannya, sering kali yang dijanjikan tidak sesuai dengan pelaksanaannya,” ujar Saleh dalam keterangan persnya, Rabu (8/1).
Saleh menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan haji 2025. Pertama, kualitas pelayanan kepada jamaah sebelum keberangkatan, mulai dari pendaftaran hingga manasik dan fasilitas di asrama haji. Semua proses tersebut harus dipermudah dan membuat jamaah merasa nyaman.
Kedua, Saleh mengingatkan tentang pentingnya kualitas pelayanan penerbangan. Menurutnya, sering kali jadwal penerbangan mengalami perubahan dan penundaan, yang mengganggu kenyamanan jamaah, terutama yang mayoritas berusia lanjut. “Beberapa waktu lalu, hanya ada Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena terbatas pilihan, pelayanan yang tidak maksimal sering kali dibiarkan begitu saja,” ungkapnya.
Selanjutnya, masalah pemondokan jamaah di Saudi juga menjadi sorotan. Saleh menyebutkan adanya ketidakmerataan distribusi pemondokan, di mana sebagian jamaah mendapatkan tempat yang dekat dengan Masjidil Haram, sementara yang lain terpaksa menginap di lokasi yang jauh dan kurang nyaman. “Sering kali jamaah memilih tidak ke masjid karena alasan jarak,” tambahnya.
Masalah konsumsi juga tak luput dari perhatian Saleh. Meskipun pemerintah menjanjikan makanan bercita rasa Indonesia, kenyataannya hal tersebut belum sepenuhnya dipenuhi. “Tahun lalu, kami menemukan bahwa tidak semua bumbu masakan diimpor dari Indonesia. Persentasenya kecil, sebagian besar malah berasal dari negara lain. Ini harus diperbaiki,” ujar Saleh. Ia juga mengusulkan agar UMKM Indonesia diberi kesempatan untuk menyuplai bumbu dapur bagi jamaah haji.
Selain itu, Saleh menekankan pentingnya ketersediaan transportasi yang memadai untuk jamaah, yang sering kali kurang sosialisasinya. Banyak jamaah yang akhirnya tertinggal atau kesulitan mendapatkan transportasi, meski biaya transportasi sudah tercakup dalam ongkos haji.
Dalam hal pelayanan selama ibadah armina, Saleh meminta agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan jamaah, seperti tenda, air, makanan, dan tempat ibadah yang cukup dan memadai. “Pelayanan di armina sangat penting, karena ini membedakan antara haji dan umrah,” tambahnya.
Pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian penting. Meskipun anggaran untuk pelayanan kesehatan sudah disediakan, namun dengan banyaknya jamaah yang membutuhkan perhatian khusus, jumlah tenaga kesehatan yang ada masih dirasa kurang. “Pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang terlibat di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji,” katanya.
Terakhir, Saleh mengkritisi efektivitas petugas haji yang jumlahnya besar namun kurang optimal. Untuk itu, PAN dan DPR mengusulkan agar petugas haji diperbanyak dari kalangan tenaga kesehatan, serta personel TNI dan Polri. “Petugas haji kita lebih dari cukup, namun kehadiran mereka kurang terasa. Kami mengusulkan agar petugas haji ini melibatkan tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, yang lebih terlatih dan disiplin dalam menangani situasi darurat,” tutup Saleh.
