JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan percepatan besar dalam program renovasi rumah tidak layak huni dengan target mencapai 400 ribu unit pada tahun 2026.
Lonjakan target ini menjadi sorotan karena meningkat drastis dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 45 ribu rumah.
Kebijakan ambisius tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait usai menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (6/4).
Maruarar mengungkapkan dukungan penuh Presiden terhadap program perumahan rakyat menjadi faktor utama di balik lonjakan target renovasi rumah tahun ini.
“Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Maruarar.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, Kementerian PKP akan menggandeng Badan Pusat Statistik sebagai mitra utama dalam penyediaan data penerima manfaat.
“Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah itu ada di desil 1 sampai desil 4,” lanjutnya.
Maruarar menegaskan bahwa sistem seleksi berbasis data menjadi kunci agar program ini tidak salah sasaran.
“Jadi tentu ada aturannya, bagaimana yang berhak mendapatkan supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. Jadi itu ada aturannya, BPS sudah menyiapkan datanya,” tambah Maruarar.
Selain memperbesar jumlah penerima, pemerintah juga memperluas jangkauan program hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Jika pada tahun sebelumnya sekitar 220 kabupaten/kota belum tersentuh program bedah rumah, maka pada 2026 seluruh daerah dipastikan akan mendapatkan alokasi bantuan.
“Tahun lalu ada 220 kabupaten/kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin, tetapi juga diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah.
“Ini program yang sangat signifikan, dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” tegas Maruar.***
