JAKARTA – Pemerintah mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan 93 sekolah permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2026 untuk mendukung akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah Indonesia.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional pemerintah dalam memperluas pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi masyarakat miskin dan sangat miskin yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan layak.
Kementerian Sosial memastikan puluhan Sekolah Rakyat permanen itu akan mulai digunakan untuk menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026/2027 dengan dukungan fasilitas dasar yang telah disiapkan secara bertahap.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa 93 sekolah tersebut masuk dalam kategori Sekolah Rakyat tahap II yang dibangun secara permanen dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial.
Sebanyak 69 sekolah ditargetkan selesai sepenuhnya pada 20 Juni 2026 sehingga dapat langsung digunakan untuk kegiatan pendidikan secara optimal.
Sementara itu, 24 sekolah lainnya akan difungsikan terlebih dahulu meski proses konstruksi belum sepenuhnya rampung karena sudah memenuhi standar minimum operasional kegiatan belajar mengajar.
Sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki lima fasilitas utama berupa asrama siswa, ruang kelas, rumah ibadah, dapur dan ruang makan, serta ruang guru untuk menunjang aktivitas pendidikan sehari-hari.
“Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja,” jelas Saifullah dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5).
Selain pembangunan sekolah permanen, pemerintah juga menambah 10 Sekolah Rakyat rintisan baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan pendidikan gratis di wilayah padat penduduk.
Tambahan sekolah rintisan tersebut akan tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi terhadap fasilitas pendidikan berbasis bantuan sosial.
Program Sekolah Rakyat rintisan dirancang sebagai model pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dengan sistem pembelajaran dan fasilitas yang disiapkan secara khusus oleh pemerintah.
Hingga saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 131 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia.
“Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung milik Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian,” jelas dia.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah untuk memberikan pendidikan gratis mulai tingkat SD hingga SMA kepada keluarga yang masuk kategori desil 1 atau sangat miskin dan desil 2 atau miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemerintah menilai program tersebut penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Dalam target jangka panjang, pemerintah menyiapkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat sampai 2029 dengan kapasitas penerimaan mencapai sekitar 500 ribu siswa dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.***
