Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka mengungkap adanya persoalan kronis dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ego sektoral antarlembaga, hingga maraknya fenomena deep state atau “raja-raja kecil” di lingkungan birokrasi.
Untuk memutus rantai persoalan tersebut, Pemerintah secara resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI)—sebuah lembaga pendidikan tinggi kepemimpinan dan administrasi publik yang mengadopsi sistem merit ketat demi menyaring calon pejabat negara masa depan.
Dalam tayangan program Presiden Menjawab pada Rabu (16/9/2026), Presiden Prabowo menjelaskan bahwa perbaikan birokrasi tidak cukup hanya menyasar restrukturisasi lembaga, melainkan harus mengubah mendasar proses rekrutmen dan pembinaan SDM.
“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, dan persiapan? Itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia (URI). Kita harus memperbaiki semua institusi kita,” tegas Presiden Prabowo.
Perbarui Fungsi LAN dan Adopsi Model ENA Prancis
Di bawah ekosistem URI, pemerintah bakal merombak total fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN). Prabowo menilai keberadaan LAN yang digagas Presiden Soekarno belakangan ini telah bergeser sekadar menjadi formalitas pengurusan jenjang karier ASN.
Prabowo menargetkan URI menjadi wadah penggodok lulusan perguruan tinggi dengan tingkat intelegensi (IQ) tertinggi di Tanah Air, merujuk pada kesuksesan sekolah administrasi publik elite Prancis, École Nationale d’Administration (ENA).
Tak hanya itu, ekosistem URI juga dirancang melahirkan wadah penggemblengan khusus bagi calon pemegang jabatan strategis sebelum resmi dilantik, seperti Akademi Gubernur, Akademi Bupati, hingga Akademi Dirjen.
“Tiap tahun, lulusan terbaik dengan IQ tertinggi dari seluruh universitas akan kita kumpulkan dan siapkan di sana. Sebelum seseorang masuk jabatan strategis, dia harus digemblemg dulu agar paham tugas dan selaras dengan arah kebijakan negara,” jelasnya.
Tabuh Genderang Perang Lawan Deep State Birokrasi
Poin krusial lain yang disoroti Presiden adalah keberadaan oknum pejabat karir—khususnya setingkat Direktur Jenderal (Dirjen)—yang kerap merasa tidak tersentuh (untouchable) karena telah puluhan tahun menguasai seluk-beluk kementerian.
Situasi tersebut dinilainya menciptakan fenomena deep state, di mana oknum birokrat membangkang dari arahan menteri maupun kepemimpinan politik terpilih.
“Pemimpin politik itu maksimal menjabat lima tahun, sementara birokrat bisa 20 tahun di kementerian itu. Pengalaman saya menunjukkan ada dirjen-dirjen yang tidak mau diatur, menjadi raja-raja kecil. Kita harus berani, tidak boleh ada birokrat yang untouchable dan merasa tidak bisa disentuh,” pungkas Prabowo.
