JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, untuk memperluas jejaring kerja sama internasional yang dinilai dapat memberi manfaat nyata bagi Indonesia.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyebut kehadiran Prabowo dalam forum tersebut memiliki tujuan strategis, bukan sekadar memenuhi undangan.
Menurut Qodari, pemerintah ingin membuka lebih banyak peluang kolaborasi dengan negara anggota BRICS untuk mendukung kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas.”
“Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (14/9).
Dalam pertemuan tertutup pada Sabtu (12/9), Prabowo menegaskan Indonesia harus memiliki kemampuan mandiri agar tidak mudah dipengaruhi kekuatan lain.
Kemandirian tersebut, kata Prabowo, mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menjaga ketahanan energi, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Presiden juga mengajak negara-negara BRICS membangun kolaborasi yang saling menguntungkan demi menciptakan kesejahteraan bersama.
Indonesia, lanjut Prabowo, tetap menempatkan dirinya sebagai mitra sejajar dalam membangun tatanan global yang lebih adil tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Qodari menilai sikap tersebut mencerminkan politik luar negeri bebas aktif yang menjadi prinsip Indonesia dalam membangun hubungan dengan berbagai negara.
Kerja sama internasional, menurut dia, dibangun melalui kepercayaan dan kepentingan bersama tanpa membuat Indonesia bergantung pada satu kekuatan global.
Karena itu, Qodari menilai keterlibatan Prabowo dalam KTT BRICS merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus strategi memperkuat kepentingan masyarakat.
“Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional sekaligus upaya memperkuat kepentingan masyarakat di dalam negeri,” tambah dia.
Qodari juga melihat penguatan hubungan dengan negara BRICS semakin penting ketika kondisi ekonomi dunia menghadapi ketidakpastian dan tren proteksionisme semakin kuat.
Saat ini, BRICS mencakup Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
Gabungan negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang mendekati separuh populasi dunia, sekaligus menawarkan pasar dan jaringan ekonomi yang sangat luas.
Bagi Indonesia, jaringan tersebut membuka peluang diversifikasi mitra perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi agar ketahanan nasional semakin kuat.
“Diversifikasi mitra ekonomi tersebut menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah meningkatnya kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” imbuh dia.
Diplomasi Tetap Berpijak pada Kepentingan Dalam Negeri
Qodari menegaskan aktivitas diplomasi Presiden Prabowo tidak berarti pemerintah mengesampingkan persoalan yang dihadapi masyarakat di dalam negeri.
Diplomasi justru ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penyelesaian persoalan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, agenda internasional dan pembangunan domestik dipandang sebagai dua jalur yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah juga berkomitmen memastikan berbagai peluang kerja sama yang muncul dari forum BRICS tidak berhenti pada pertemuan atau kesepakatan di atas kertas.
Qodari menyatakan setiap hasil pembahasan akan dikawal agar manfaat kerja sama internasional tersebut dapat diterjemahkan menjadi keuntungan konkret bagi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan diplomasi tidak cukup dinilai dari banyaknya forum yang dihadiri pemerintah atau jumlah pertemuan yang dilakukan.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Qodari.***
