BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan 30 Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem dan yang tinggal di daerah terpencil.
Program ini merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan akan dilaksanakan secara bertahap. Seluruh biaya pendidikan, termasuk asrama dan kebutuhan sekolah, akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik rencana pembangunan Sekolah Rakyat ini.
“Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini,” ujar Dedi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI di kantor Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).
Menurut Dedi, 30 Sekolah Rakyat tersebut akan mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Tiap sekolah dirancang untuk menampung 300 hingga 500 siswa. Kurikulum yang diterapkan akan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga siswa mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah umum lainnya.
Strategi Disiplin dan Pola Hidup Sehat
Untuk memastikan efektivitas pendidikan dan kedisiplinan siswa, pemerintah daerah tengah mengkaji penerapan jam masuk sekolah lebih pagi.
Menurut Dedi, aturan ini bertujuan mendidik siswa agar lebih disiplin dan menghindari kebiasaan negatif seperti nongkrong hingga larut malam, tawuran, atau kebut-kebutan di jalan raya.
“Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” ujarnya.
Dengan pola ini, diharapkan siswa dapat membiasakan diri untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, sehingga mereka lebih siap mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, sistem pembelajaran berbasis asrama memungkinkan siswa untuk fokus dalam menempuh pendidikan.
Dengan fasilitas yang disediakan secara gratis, termasuk asrama, seragam, peralatan sekolah, dan kebutuhan lain, diharapkan tidak ada kendala finansial yang menghambat mereka dalam menyelesaikan pendidikan.
Dukungan Menteri Sosial
Rapat koordinasi dan sosialisasi Sekolah Rakyat ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah gencar berkoordinasi dengan bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengidentifikasi lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi sekolah.
“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” ungkapnya.
Menurut Gus Ipul, penerimaan siswa akan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah.
Untuk memastikan akurasi dalam penentuan siswa penerima manfaat, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan.
“Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” tegasnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan sekolah dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem asrama, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi orang tua, terutama bagi siswa SD, untuk menengok anak mereka secara berkala.
Konsep ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi keluarga sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Dengan adanya Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak kurang mampu di Jawa Barat, sekaligus menjadi langkah nyata dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.***
