JAKARTA – Kinerja fiskal Indonesia hingga Agustus 2026 menunjukkan penguatan dengan pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun.
Angka tersebut setara 65,2 persen dari target APBN 2026 dan meningkat 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp2.295,7 triliun hingga akhir Agustus 2026.
Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun.
Jika dihitung terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), defisit tersebut berada pada level 0,93 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut perkembangan tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati.
“APBN sampai dengan akhir Agustus ini masih menunjukkan kinerja yang kuat. Keseimbangan primer kita masih positif dan defisit kita masih terkendali,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (18/9).
Pertumbuhan pendapatan terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
Penerimaan perpajakan tercatat Rp1.619,3 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan.
Sementara itu, PNBP mencapai Rp435,1 triliun setelah mengalami pertumbuhan sebesar 41,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai menyumbang Rp210,2 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 7,8 persen.
Penerimaan pajak sendiri mencapai Rp1.409 triliun atau meningkat 24,1 persen secara tahunan.
Penguatan penerimaan pajak antara lain ditopang PPh nonmigas yang tumbuh 16,6 persen.
PPN dan PPnBM juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 38,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp1.791,5 triliun.
Belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp912,4 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp879,1 triliun.
Pemerintah tetap mengarahkan belanja untuk menjaga aktivitas perekonomian sekaligus mendukung daya beli masyarakat.
Salah satu komponen belanja yang meningkat adalah subsidi dan kompensasi kepada PLN serta Pertamina.
Realisasi subsidi dan kompensasi tersebut mencapai Rp331,4 triliun hingga Agustus 2026.
Nilai itu lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp218 triliun.
Dengan perkembangan penerimaan dan belanja tersebut, pemerintah memperkirakan defisit fiskal sepanjang 2026 tetap berada di sekitar sasaran APBN.
Target defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun.
“Kita juga sudah memproyeksikan di Laporan Semester I bahwa defisit APBN akan menuju 2,85 persen dari PDB,” pungkasnya.***
