JAKARTA — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat sorotan dari akademisi Hubungan Internasional Webster University, Prof. Rovshan Ibrahimov. Ia menilai langkah pemerintah memangkas ratusan entitas BUMN merupakan agenda restrukturisasi berskala besar yang layak menjadi perhatian para pembuat kebijakan, termasuk di negara-negara Barat.
Ibrahimov menyoroti keberanian pemerintah Indonesia mengambil keputusan terhadap struktur BUMN yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Menurut dia, agenda tersebut tidak hanya menyangkut penyederhanaan jumlah perusahaan, tetapi juga menyentuh pengelolaan aset negara serta berbagai kepentingan yang selama ini berada di dalam ekosistem BUMN.
“Apakah gebrakan Prabowo melawan berbagai kepentingan ini akan terbukti sebagai kenekatan atau justru membuahkan hasil, hanya waktu yang dapat menjawabnya,” ujar Ibrahimov dalam analisisnya.
Pemerintah menargetkan pengurangan lebih dari 750 entitas BUMN hingga akhir tahun. Restrukturisasi tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset negara yang nilainya hampir mencapai US$1 triliun.
Langkah itu sekaligus berdampak pada struktur organisasi dan jaringan kepentingan yang melekat pada perusahaan pelat merah, mulai dari direksi, komisaris, manajer, kontraktor hingga jejaring politik yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan negara.
Soroti Perbedaan dengan Negara Barat
Ibrahimov kemudian membandingkan langkah Indonesia dengan dinamika kebijakan di sejumlah negara Barat. Menurutnya, perdebatan mengenai efisiensi anggaran dan pemangkasan birokrasi di negara-negara tersebut kerap menghadapi tantangan ketika harus diterjemahkan menjadi keputusan konkret.
Di Inggris, misalnya, politikus di House of Commons masih terlibat perdebatan mengenai rencana pengalihan sekitar 2 persen anggaran dari sektor kesejahteraan untuk kebutuhan pertahanan.
Sementara di Amerika Serikat, pembahasan mengenai meningkatnya defisit anggaran nasional juga menjadi persoalan politik yang kompleks.
Dalam pandangan Ibrahimov, pengalaman di London dan Washington DC menunjukkan bahwa gagasan mengenai efisiensi pemerintahan dapat menghadapi hambatan ketika menyentuh lembaga atau struktur yang sudah lama berdiri.
Kondisi tersebut menjadi pembanding bagi kebijakan pemerintah Indonesia yang saat ini tengah menjalankan penataan besar-besaran terhadap struktur BUMN.
Danantara Jadi Pusat Restrukturisasi BUMN
Restrukturisasi tersebut dijalankan melalui Danantara Indonesia. Lembaga pengelola investasi negara itu menjadi pusat konsolidasi portofolio BUMN dalam satu wadah pengelolaan.
Ibrahimov menyebut pemusatan pengelolaan melalui Danantara menjadi bagian penting untuk mengatasi persoalan struktur BUMN yang sebelumnya sulit ditata secara menyeluruh.
Sebelum dilakukan inventarisasi, jumlah BUMN beserta anak perusahaan diperkirakan berada pada kisaran 300 hingga 400 entitas. Namun, setelah dilakukan pendataan lebih menyeluruh, jumlahnya mencapai 1.074 entitas.
Struktur berlapis berupa anak, cucu hingga cicit perusahaan dinilai menimbulkan persoalan akuntabilitas sekaligus membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih fungsi.
Hingga Agustus, Danantara disebut telah menangani 290 entitas melalui sejumlah skema, antara lain merger, likuidasi dan divestasi.
Pemerintah kemudian mengejar target pengurangan 300 entitas tambahan hingga akhir tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, proses penataan harus dilakukan dengan rata-rata sekitar empat entitas setiap hari.
Dikaitkan dengan Model Pembangunan Asia Timur
Ibrahimov juga menanggapi kekhawatiran mengenai potensi pemusatan kekuasaan ekonomi melalui restrukturisasi BUMN dan penguatan peran Danantara.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak tepat jika semata-mata dikaitkan dengan latar belakang militer Prabowo. Ia juga menilai perbandingan antara Danantara dan Temasek Singapura perlu melihat perbedaan skala Indonesia yang jauh lebih besar dari sisi wilayah dan jumlah penduduk.
Ibrahimov justru melihat kebijakan tersebut memiliki kemiripan dengan pendekatan pembangunan berbasis negara atau *state-led development* yang pernah diterapkan sejumlah negara Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan ketika mendorong pertumbuhan ekonomi mereka.
Dalam pendekatan tersebut, negara memiliki peran besar dalam mengarahkan sumber daya ekonomi untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Ia menjelaskan mandat Danantara juga tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial jangka panjang seperti model *sovereign wealth fund* konvensional.
Dividen dan aset BUMN diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, termasuk percepatan hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
Meski demikian, Ibrahimov tetap menyoroti pentingnya tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut dia, pemanfaatan kekayaan negara secara terarah perlu dibarengi dengan perhatian terhadap aspek tata kelola agar aset negara dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, restrukturisasi BUMN yang tengah dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah entitas, tetapi juga pada perubahan cara aset dan perusahaan negara dikelola melalui konsolidasi di bawah Danantara.
