JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mencatat capaian kuat hingga akhir Agustus. Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, tumbuh 25,4 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut setara dengan 65,2 persen dari target APBN 2026. Pemerintah menilai capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN masih berada pada jalur yang sesuai rencana (relatively on track), dengan dukungan kondisi ekonomi domestik yang tetap terjaga.
“Ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Maka defisitnya Rp240,1 triliun yang artinya adalah 0,93 persen dari PDB kita,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA edisi September 2026 di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Ia menambahkan, pengelolaan APBN akan terus dijaga secara hati-hati untuk memastikan stabilitas fiskal, mendukung daya beli masyarakat, serta menjaga momentum investasi dan pembangunan nasional.
Pajak dan PNBP Jadi Penopang Utama
Dari sisi penerimaan, pajak masih menjadi kontributor terbesar. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.409,0 triliun, tumbuh 24,1 persen secara tahunan (*year on year/yoy*).
Kenaikan ini ditopang oleh kinerja sejumlah sektor utama, di antaranya pertambangan yang tumbuh 44,0 persen, perdagangan 41,2 persen, serta industri pengolahan sebesar 25,4 persen.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi komponen dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni 41,7 persen (yoy), dengan realisasi Rp435,1 triliun. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen (yoy).
Belanja Negara Capai Rp2.295,7 Triliun
Di sisi belanja, realisasi hingga Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari total pagu APBN. Angka ini tumbuh 17,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp1.791,5 triliun, terdiri atas Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp912,4 triliun yang tumbuh 33,0 persen (yoy), serta belanja non-K/L Rp879,1 triliun atau naik 25,1 persen (yoy).
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp504,3 triliun atau 72,8 persen dari target, dengan pertumbuhan 11,8 persen (yoy).
Defisit Terkendali di Bawah 1 Persen PDB
Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menyebut posisi ini masih dalam batas aman dan sesuai target kebijakan fiskal tahun berjalan.
Selain itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp154,0 triliun, yang menunjukkan kondisi fiskal tetap terjaga di tengah kebutuhan belanja negara.
Ekonomi Makro Tetap Stabil
Kinerja APBN turut ditopang oleh indikator makroekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 berada di level 5,45 persen, ditopang konsumsi domestik yang tetap kuat.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan periode Januari–Juli 2026 mencatat surplus USD3,7 miliar. Sementara inflasi Agustus 2026 terjaga di level 3,19 persen (yoy), dengan inflasi inti 2,92 persen dan *administered prices* sebesar 3,32 persen.
Pemerintah menegaskan APBN akan terus difokuskan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, perlindungan sosial, dan pendorong pertumbuhan melalui penguatan pendapatan, belanja produktif, serta pengelolaan defisit yang hati-hati dan terukur.
