WASHINGTON, AS— Data korban tewas prajurit Amerika Serikat dalam operasi militer melawan Iran di Asia Barat diduga tidak sesuai dengan angka sebenarnya. Investigasi The Washington Post menemukan selisih signifikan antara data publik Pentagon dan catatan internal militer, yang memunculkan sorotan tajam terhadap transparansi lembaga pertahanan AS.
Temuan tersebut didasarkan pada keterangan enam sumber internal Departemen Perang AS yang menyebut sedikitnya 22 prajurit telah tewas sejak eskalasi operasi militer berlangsung. Angka ini lebih tinggi dibanding data resmi dalam Defense Casualty Analysis System yang mencatat 18 kematian. Bahkan, salah satu pejabat internal menyebut total korban jiwa mencapai 23 orang sejak operasi gabungan AS–Israel dimulai pada Februari lalu. Selain itu, tiga kontraktor AS juga dilaporkan turut menjadi korban tewas.
Dalam basis data resmi, Pentagon mencatat 14 kematian di bawah kategori operasi militer bertajuk “Operation Epic Fury” . Sementara empat kematian lainnya ditempatkan dalam kategori “operasi luar negeri”, sehingga tidak secara langsung dikaitkan dengan eskalasi konflik di Asia Barat. Selain korban jiwa, data pemerintah juga mencatat lebih dari 820 personel militer AS mengalami luka-luka dalam rangkaian operasi tersebut.
Perbedaan pengelompokan ini menimbulkan sorotan karena dinilai dapat memengaruhi persepsi publik terhadap tingkat korban dalam konflik yang sedang berlangsung.
Sorotan Transparansi dan Dampak bagi Keluarga Korban
Ketidaksinkronan data tersebut turut memicu kekhawatiran di internal Departemen Perang AS. Sejumlah pejabat mempertanyakan pola pencatatan yang dianggap tidak transparan, terutama terkait dua personel yang disebut gugur dalam misi yang tidak dikategorikan sebagai bagian langsung dari perang.
Padahal, klasifikasi kematian prajurit memiliki konsekuensi administratif yang signifikan. Setiap kematian dalam operasi militer wajib diikuti investigasi resmi untuk menentukan status penugasan serta hak tunjangan bagi keluarga korban. Perbedaan kategori pencatatan berpotensi berdampak pada hak finansial ahli waris.
Dugaan Pola Ketidakterbukaan Data Militer
Kritik terhadap akurasi data korban militer AS bukan pertama kali mencuat. Sejumlah laporan sebelumnya juga menyoroti pola ketidakterbukaan dalam publikasi data oleh Pentagon.
Pada Juli lalu, empat nama prajurit yang tewas akibat serangan balasan Iran sempat tidak muncul dalam portal publik sebelum akhirnya dimasukkan kembali dengan klasifikasi berbeda. Saat itu, Pentagon menyebut adanya “gangguan data sementara” sebagai penyebab.
Laporan lain dari The Telegraph juga menyebut adanya penolakan pembayaran tunjangan bagi keluarga prajurit gugur dengan alasan Kongres AS belum menetapkan status deklarasi perang resmi terhadap Iran. Sementara itu, laporan NBC News mengungkap ratusan korban sipil di Yaman akibat operasi udara AS sepanjang 2025 tidak pernah dipublikasikan secara utuh.
Kritik Politik dan Respons Keluarga Prajurit
Di tengah sorotan tersebut, kebijakan dan pernyataan Presiden Donald Trump turut menuai kritik, terutama dari keluarga korban. Ia dinilai menggunakan narasi perbandingan konflik dalam unggahan di platform Truth Social, yang dianggap meremehkan jumlah korban jiwa.
Salah satu kritik keras datang dari Karie Fugett, istri mendiang Kopral Marinir Jimmy Cleveland II, yang menilai isu tersebut telah dipolitisasi.
“Bagi saya, sangat jelas bahwa ini adalah aksi politik yang memalukan menjelang pemilihan umum besar. Itu menjijikkan,” ujar Fugett.
Ia juga menilai pemerintah menyadari bahwa konflik dengan Iran merupakan kebijakan yang tidak populer di publik AS, sehingga muncul upaya mereduksi persepsi jumlah korban demi kepentingan politik.
Hingga berita ini diturunkan, Departemen Perang AS belum memberikan keterangan resmi terkait perbedaan data korban tewas yang dipublikasikan tersebut.
