JENEWA, SWIS— Misi Pencari Fakta Internasional Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan adanya dugaan kuat kejahatan perang yang dilakukan militer Amerika Serikat (AS) dalam dua serangan fatal di wilayah Iran. Temuan tersebut dituangkan dalam laporan resmi yang dirilis di Jenewa, Swiss, Kamis (17/9).
Laporan yang disusun tim pimpinan pakar hukum Bangladesh, Sara Hossain, memaparkan bukti kecukupan atas dua insiden penyerangan pada 28 Februari lalu. Selain menyoroti aksi militer Washington, tim PBB juga menuding pemerintah Iran melancarkan kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis guna meredam gelombang unjuk rasa domestik sejak akhir Desember.
“Serangan dilakukan secara membabi buta tanpa membedakan sasaran sipil dan militer,” bunyi poin utama temuan tim investigasi yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tersebut.
Dua Serangan Mematikan di Minab dan Lamerd
Berdasarkan hasil investigasi, serangan pertama menghantam Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab menggunakan rudal jelajah Tomahawk. Fasilitas pendidikan sipil yang teridentifikasi jelas itu hancur hingga menewaskan lebih dari 150 orang, dengan 120 korban di antaranya merupakan anak-anak sekolah. Tim penilai menegaskan tidak ada indikasi penggunaan area sekolah untuk kepentingan militer.
Pada hari yang sama, penyerangan kedua menyasar kompleks olahraga di Lamerd, Iran selatan, menggunakan *Precision Strike Missile*. Serangan yang menyebarkan butiran tungsten di kawasan padat penduduk ini merusak permukiman warga serta sebuah bangunan sekolah, sekaligus mengakibatkan 22 warga sipil tewas dan luka-luka.
Meski Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) sempat membantah keterlibatan dalam insiden Lamerd sejak Maret lalu, PBB menilai kedua operasi militer tersebut melanggar hukum humaniter internasional secara serius.
Respons Washington dan Sikap Pentagon
Gedung Putih bereaksi keras terhadap publikasi laporan ini. Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, mempertanyakan kredibilitas Dewan HAM PBB dan menyebut lembaga tersebut gagal memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hak asasi manusia.
Kelly menegaskan bahwa dalang utama kejahatan perang di kawasan tersebut adalah pemerintah Iran. Menurutnya, Teheran bertanggung jawab atas tewasnya ribuan warga sipil, aksi terorisme di Selat Hormuz, hingga penyerangan ke negara-negara tetangga.
Sementara itu, pihak Pentagon memilih tidak memberikan jawaban substantif dan menyatakan bahwa proses investigasi internal militer AS terkait insiden tersebut masih berlangsung.
Represi Domestik Iran Terparah Sejak 1979
Di sisi lain, laporan PBB menguak tindakan represif aparat Iran terhadap demonstran yang dinilai sebagai gelombang penindasan terbesar sejak Revolusi 1979. Pelanggaran mencakup pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, hingga penghilangan paksa.
Pemerintah Iran bergeming dan mengklaim bahwa tindakan tegas tersebut ditujukan kepada kelompok perusuh yang disokong pihak asing, termasuk AS dan Israel. Meski data resmi Teheran mencatat 3.038 korban jiwa dan 25.000 korban luka-luka, PBB meyakini jumlah korban riil jauh melampaui angka tersebut.
Penyusunan laporan ini mengandalkan analisis citra satelit, dokumen visual, serta wawancara mendalam terhadap 73 narasumber. Hambatan utama investigasi bersumber dari minimnya iktikad baik kedua belah pihak; puluhan surat permintaan informasi resmi yang dikirimkan PBB ke pemerintah Iran maupun AS tidak mendapat respons hingga dokumen diterbitkan.
Laporan komprehensif ini dijadwalkan dipaparkan secara resmi di hadapan 47 negara anggota Dewan HAM PBB pada Senin (21/9). Kendati tidak berkekuatan hukum mengikat, dokumen ini berpotensi menjadi landasan utama penuntutan hukum internasional di masa depan serta dasar mendesakkan ganti rugi bagi para korban.
