TOKYO, JEPANG – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan parlemen Jepang menjelang pemilihan umum (pemilu) dadakan yang akan digelar pada 8 Februari 2026. Langkah politik besar ini menandai dimulainya kontestasi nasional di tengah sorotan tajam terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas kawasan.
Pembubaran majelis rendah parlemen yang beranggotakan 465 anggota diumumkan secara resmi oleh Ketua Parlemen Jepang. Prosesi tersebut berlangsung di tengah seruan “banzai” dari para anggota parlemen. Dengan keputusan itu, masa kampanye pemilu dimulai selama 12 hari, terhitung sejak Selasa (27/1/2026).
Takaichi, yang mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, sebelumnya telah mengisyaratkan rencana pemilu dadakan ini pada awal pekan. Ia baru menjabat sekitar tiga bulan setelah terpilih pada Oktober lalu.
Meski belum lama memimpin, tingkat persetujuan publik terhadap kabinetnya terbilang tinggi, mencapai sekitar 70 persen. Momentum ini diyakini menjadi modal politik penting bagi Takaichi untuk mengangkat kembali elektabilitas partai penguasa yang sempat melemah dalam beberapa tahun terakhir.
Mayoritas Tipis Koalisi Pemerintah
Koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) bersama Japan Innovation Party (JIP) saat ini hanya memegang mayoritas tipis di majelis rendah—lembaga yang memiliki peran dominan dalam sistem politik Jepang.
Pengamat menilai popularitas Takaichi belum tentu otomatis mendongkrak suara partai pengusungnya.
“Belum tentu tingginya dukungan publik terhadap kabinet Takaichi akan langsung berujung pada dukungan terhadap LDP,” ujar profesor politik Universitas Tsukuba Hidehiro Yamamoto, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (24/1/2026).
Ia menambahkan bahwa persoalan ekonomi, terutama inflasi, menjadi perhatian utama pemilih.
Inflasi dan Keamanan Jadi Isu Sentral
Lembaga penyiaran publik Jepang, NHK, melaporkan bahwa kampanye pemilu kali ini akan didominasi isu kenaikan harga kebutuhan pokok serta keamanan nasional, khususnya di tengah meningkatnya ketegangan Jepang dengan China.
Hubungan Tokyo–Beijing memburuk sejak November lalu setelah Takaichi menyatakan Jepang berpotensi terlibat jika China mengambil tindakan militer terhadap Taiwan. Wilayah tersebut memiliki pemerintahan sendiri, namun diklaim Beijing sebagai bagian dari teritorialnya.
Pernyataan itu memicu reaksi keras China yang kemudian meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Jepang.
Di sisi lain, kantor berita Kyodo melaporkan bahwa baik kubu pemerintah maupun oposisi mulai mengusulkan penghapusan pajak konsumsi untuk bahan pangan sebagai langkah meredam tekanan inflasi terhadap rumah tangga.
Warisan Inflasi dari Pemerintahan Sebelumnya
Kenaikan tajam biaya hidup sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat berakhirnya masa jabatan mantan perdana menteri Shigeru Ishiba, yang kemudian digantikan Takaichi pada Oktober lalu.
Data pemerintah terbaru yang dirilis Jumat menunjukkan laju inflasi Jepang mulai melambat pada Desember. Perlambatan ini dipicu oleh subsidi pemerintah untuk tarif listrik dan gas.
Indeks harga konsumen—tidak termasuk harga pangan segar yang volatil—tercatat naik 2,4 persen secara tahunan (year on year). Angka tersebut turun dari 3 persen pada November, namun masih berada di atas target 2 persen yang ditetapkan Bank Sentral Jepang.
Harga Beras Jadi Simbol Beban Hidup
Lonjakan harga beras menjadi simbol nyata meningkatnya biaya hidup di Jepang. Pada pertengahan 2025, harga beras sempat melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, sebelum akhirnya berangsur turun dalam beberapa bulan terakhir.
Meski demikian, data resmi menunjukkan harga beras pada Desember masih lebih tinggi 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Situasi ekonomi inilah yang diperkirakan akan sangat memengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu mendatang, sekaligus menjadi ujian awal bagi kepemimpinan politik Sanae Takaichi di tingkat nasional.
