JAKARTA โ Presiden Prabowo Subianto mendorong pembentukan badan khusus yang menangani percepatan pembangunan dan renovasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat penyediaan hunian layak.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana tersebut usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
โBeberapa kali Presiden menyampaikan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Ada mandat dari sejumlah undang-undang untuk membentuk lembaga percepatan pembangunan perumahan. Intinya, harus ada lembaga yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga manajemen hunian berbasis perumahan sosial, karena Presiden membayangkan adanya akselerasi besar-besaran,โ kata Fahri Hamzah dalam jumpa pers.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyetujui peningkatan signifikan target renovasi rumah tidak layak huni pada 2026 menjadi hingga 2 juta unit. Angka ini melonjak dari usulan awal 400 ribu unit yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar satu juta unit akan difokuskan pada kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.
โMemang diperlukan mekanisme percepatan dan akselerasi, karena di perkotaan terdapat banyak persoalan, terutama keterbatasan lahan. Konsep ini sedang kami desain dalam bentuk peraturan presiden atau peraturan pemerintah,โ ujar Fahri.
Untuk merealisasikan pembentukan badan baru tersebut, Kementerian PKP saat ini berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. Fahri optimistis pengesahan regulasi dapat dilakukan pada awal 2026.
โMudah-mudahan dalam waktu dekat kami kembali menggelar pertemuan, dan di awal tahun ini sudah bisa disahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara, karena salah satu penyedia lahan terbesar nantinya, terutama untuk konsep transit-oriented development, adalah Danantara. Seluruhnya akan diregulasi dalam pembentukan badan percepatan pembangunan rumah rakyat,โ katanya.
Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk mengakselerasi program perumahan rakyat, termasuk integrasi pengelolaan aset negara melalui Danantara sebagai sovereign wealth fund. Pembentukan badan khusus tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses lintas instansi sehingga target penyediaan hunian sosial bagi MBR dapat tercapai lebih cepat dan efisien.
ย
