JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya terhadap praktik pemberian tantiem atau bagian keuntungan perusahaan yang diterima komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menyebut ada komisaris yang menerima hingga Rp40 miliar per tahun, padahal hanya menghadiri rapat sebulan sekali.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ujar Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo langsung mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menghapus tantiem bagi perusahaan BUMN yang tidak mencatatkan keuntungan.
“Saya sudah instruksikan Danantara, perusahaan yang tidak untung tidak boleh memberikan tantiem,” tegasnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa komisaris atau direksi yang tidak setuju dengan kebijakan ini dipersilakan untuk mengundurkan diri.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola BUMN agar lebih profesional dan produktif.
Reformasi BUMN demi Keuangan Negara
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan aset negara yang lebih efisien untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia meminta Danantara menyetor Rp809 triliun (setara 50 miliar dolar AS) per tahun ke kas negara. Menurutnya, jika target ini tercapai, defisit APBN dapat dihilangkan.
“Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, maka APBN kita tidak defisit,” ungkap Prabowo.
Ia menekankan perlunya model bisnis BUMN yang sehat dan menguntungkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Langkah Strategis untuk Profesionalisme
Selain menghapus tantiem untuk BUMN yang merugi, Prabowo juga mendorong perampingan struktur komisaris di perusahaan pelat merah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden meminta jumlah komisaris dikurangi dan diisi oleh tenaga profesional.
“Jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi profesional,” kata Airlangga usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 26 Maret 2025.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMN dan memastikan pengelolaan aset negara memberikan nilai tambah yang maksimal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi di sektor BUMN.
