JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menggulirkan program perlindungan sosial berskala besar yang menyasar keluarga miskin dan rentan.
Melalui skema bantuan ganda berupa pangan dan uang tunai, sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh total 20 kilogram beras gratis selama dua bulan, serta dana tambahan tunai senilai Rp400 ribu per keluarga.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa perlindungan sosial menjadi prioritas pemerintah, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak inflasi dan tekanan harga kebutuhan pokok.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan penebalan dari program Kartu Sembako yang sudah berjalan.
Dana tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan akan diberikan selama dua bulan kepada seluruh penerima manfaat, bersamaan dengan distribusi beras 10 kilogram per bulan pada bulan Juni dan Juli 2025.
“Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana Rp200 ribu per bulan, untuk dua bulan, kepada kelompok penerima manfaat untuk program Kartu Sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (2/6).
Mekanisme pencairan bantuan akan dibagi dalam dua termin bulanan. Artinya, setiap keluarga akan menerima Rp200 ribu dan 10 kg beras pada bulan Juni, lalu mendapat paket serupa di bulan Juli.
Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan gizi dan konsumsi pokok rumah tangga miskin secara berkelanjutan dalam jangka pendek.
“Selain diberikan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini, mereka juga akan mendapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras,” ujar Menkeu.
Tak hanya berpihak kepada konsumen, pemerintah juga mengantisipasi dampak program terhadap produsen.
Dengan menugaskan Kementerian Pertanian untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, pemerintah memastikan agar intervensi ini tidak merugikan petani lokal.
Harga gabah tetap dijaga stabil, sekaligus memastikan ketersediaan beras murah di tingkat konsumen miskin.
“Pak Mentan akan menjaga penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani,” jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga nilai tukar petani tetap positif.
Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga beras di kota. Dengan cara ini, intervensi sosial tetap menjaga ekosistem produksi pangan nasional.
“Kita selalu harus mencari keseimbangan harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” ungkap Sri Mulyani.***
