JATINANGOR – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan IPDN Angkatan XXXIII Tahun 2026 sebagai Pamong Praja Muda.
Prosesi pelantikan berlangsung di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7/2026).
Sebanyak 1.204 lulusan tersebut terdiri atas 728 pamong praja putra dan 476 pamong praja putri yang siap mengemban tugas pemerintahan.
Dalam amanatnya, Prabowo mengingatkan bahwa tugas utama pamong praja adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut Presiden, aparatur negara harus menjadi pelindung sekaligus pengayom yang selalu hadir ketika rakyat membutuhkan.
“Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit,” katanya.
Prabowo menegaskan pelayanan publik harus sederhana, cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Ia juga mengingatkan seluruh lulusan IPDN agar menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah negara.
Presiden meminta setiap aparatur bekerja dengan penuh kejujuran, disiplin tinggi, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan.
Keberanian mengambil keputusan dinilai menjadi kualitas penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
“Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya.”
“Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada pamong praja yang terlibat membantu penanganan bencana di Aceh.
Keterlibatan itu dinilai mencerminkan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.
Presiden berharap pengalaman tersebut menjadi bekal untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap tugas pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa setiap pamong praja merupakan representasi langsung kehadiran negara di tengah masyarakat.
Karena itu, perilaku, etika, kedisiplinan, hingga profesionalisme aparatur akan menjadi ukuran kepercayaan publik terhadap negara.
“Rakyat menilai apakah negara kita hadir atau tidak, apakah negara kita tertib atau tidak, apakah negara kita membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak.”
“Dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak. Itu beratnya tugas dan tanggung jawab pamong praja,” tutur Prabowo.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang profesional, bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.***
