JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mempercepat pembenahan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan tiga persoalan utama yang menjadi prioritas perbaikan.
Langkah tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono usai rapat pimpinan pada Senin (27/7) sebagai evaluasi awal sejak dirinya memimpin lembaga tersebut.
Hasil identifikasi internal itu menjadi dasar penyusunan strategi agar pelaksanaan Program MBG berjalan lebih tertata, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut Sudaryono, fokus pembenahan saat ini dipusatkan pada tiga persoalan mendasar yang dinilai paling mendesak untuk segera ditangani.
“Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini, bukan mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada tiga hal yang utama,” kata Sudaryono.
Pertama, menyangkut dugaan praktik koruptif yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
BGN menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum dengan membuka akses informasi seluas-luasnya kepada Kejaksaan Agung.
Lembaga tersebut juga memastikan akan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan maupun penyidikan berlangsung.
“Kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apa pun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran,” jelasnya.
Kedua, yang menjadi perhatian adalah pembenahan tata kelola pelaksanaan Program MBG di seluruh satuan layanan.
BGN ingin memastikan pelayanan berjalan sesuai standar melalui pengawasan terhadap seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala SPPG sebagai aparatur negara diminta menjalankan tugas secara profesional, bersih, dan bertanggung jawab.
“Status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara, sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik.”
“Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Ketiga, adalah memperkuat transparansi, komunikasi, dan pengawasan bersama dalam pelaksanaan Program MBG.
BGN menilai keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, instansi terkait, hingga masyarakat menjadi faktor penting menjaga kualitas program.
Pengawasan bersama diharapkan mencakup menu makanan, distribusi, operasional dapur, hingga standar kebersihan layanan.
“Bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain, maka kami berusaha untuk memperbaiki ketiga hal ini,” jelasnya.
Sudaryono menegaskan pembenahan harus dilakukan secepat mungkin agar Program MBG mampu meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi daerah.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan yang harus segera diperbaiki melalui langkah konkret dan evaluasi berkelanjutan.
“Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki. Kami mengakui bahkan ada pelanggaran.”
“Tapi kami siap. Kita harus siap menantang masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.***
