JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perombakan Kebinet Merah Putih (reshuffle kabinet) pada hari ini, Rabu (17/9/2025).

Salah satunya, Presiden Prabowo resmi menunjuk Letnan Jenderal (Purn) TNI AD Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Penunjukan ini menandai babak baru perjalanan panjang karier militer Djamari, yang sebelumnya dikenal luas sebagai salah satu perwira berpengaruh di tubuh TNI.

Nama Djamari Chaniago Menko Polhukam sudah lama diperbincangkan publik setelah muncul isu pengganti Budi Gunawan di posisi strategis tersebut.

Sosoknya bukanlah figur asing bagi Prabowo, sebab keduanya pernah berada dalam lingkaran peristiwa penting tahun 1998 yang melibatkan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

Djamari termasuk dalam jajaran tujuh perwira tinggi TNI AD yang duduk di DKP dan menyatakan Prabowo melakukan sejumlah penyimpangan saat kerusuhan 1998.

Tujuh perwira itu antara lain Jenderal Subagyo Hadisiswoyo sebagai ketua, Letjen Fachrul Razi sebagai wakil, serta Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Arie J. Kumaat, dan Letjen Djamari Chaniago sendiri.

Lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949, Djamari Chaniago meniti karier militernya setelah lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada 1971.

Kariernya melesat hingga menduduki jabatan-jabatan penting, termasuk Panglima Kostrad pada 1998–1999, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat pada 1999–2000, dan Kepala Staf Umum TNI pada 2000–2004.

Pangkat terakhirnya sebagai letnan jenderal mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu perwira dengan pengalaman strategis di dunia militer.

Kendati pernah menjadi bagian dari DKP yang mengakhiri karier militer Prabowo di ABRI, kini ia justru dipercaya mendampingi sang Presiden dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan nasional.

Dengan pengalaman panjang di tubuh TNI dan rekam jejaknya di masa-masa genting sejarah Indonesia, penunjukan Djamari Chaniago Menko Polhukam menjadi perhatian publik.

Banyak pihak menilai, kehadirannya di kabinet Prabowo akan membawa warna baru dalam pengelolaan isu politik, hukum, dan keamanan di tanah air.

Profil Singkat

Nama Lengkap: Letjen (Purn) TNI Djamari Chaniago
Lahir: 8 April 1949, Sumatera Barat
Alumni: Akabri (Akmil) 1971
Jabatan Puncak: Kepala Staf Umum TNI (2000–2004), sebelumnya Pangkostrad (1998–1999)

Rekam Jejak Karier Militer

Awal Karier – Lulus dari Akabri 1971, memulai tugas di satuan infanteri dan Kostrad.
Pangkostrad (1998–1999) – Mengomandoi pasukan strategis Angkatan Darat di masa transisi pasca-reformasi.
Wakil Kepala Staf TNI AD (1999–2000) – Menjadi pejabat kunci dalam koordinasi operasional Angkatan Darat.
Kepala Staf Umum TNI (2000–2004) – Menutup karier militernya dengan jabatan tertinggi di lingkup koordinatif Mabes TNI.

Peran di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) 1998

Pada tahun 1998, Djamari menjadi satu dari tujuh anggota DKP yang memeriksa dugaan pelanggaran internal terkait penculikan aktivis.

Sidang DKP tersebut menghasilkan keputusan yang berujung pada pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Anggota lain DKP kala itu antara lain Subagyo Hadisiswoyo, Fachrul Razi, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Yusuf Kartanegara, dan Arie J. Kumaat.

Keterlibatannya dalam DKP membawa dua sisi makna: di satu sisi menunjukkan integritas dalam penegakan disiplin internal TNI, namun di sisi lain kini menimbulkan sensitivitas politik karena Presiden yang pernah ia nilai dalam forum DKP justru menunjuknya sebagai Menko Polhukam.

Analisis: Mengapa Djamari Dipilih Menko Polhukam?

Beberapa faktor diyakini menjadi alasan munculnya nama Djamari Chaniago dalam bursa Menko Polhukam:

Pengalaman Operasional: Pernah memimpin Kostrad dan Kasum TNI, pengalaman koordinasi lintas lembaga dianggap relevan dengan tugas Polhukam.
Sinyal Stabilitas: Penempatan purnawirawan jenderal tiga bintang menunjukkan upaya pemerintah memperkuat stabilitas dan kontrol politik-keamanan.
Jaringan Keamanan: Hubungan panjang dengan struktur TNI dinilai bisa memperlancar sinkronisasi kebijakan, meski di sisi lain menimbulkan perdebatan soal dominasi militer dalam urusan sipil.
Pertimbangan Politik: Penunjukan figur purnawirawan sering kali menjadi titik kompromi dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan teknis dan kalkulasi koalisi.***