SULSEL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui keterlibatan mereka dalam rantai pasok. Menteri UMKM Maman Abdurahman pun mendorong lebih banyak pelaku usaha lokal menjadi pemasok program tersebut.
Saat ini, sekitar 68 ribu UMKM di seluruh Indonesia telah tercatat menjadi pemasok MBG. Namun, Maman menilai partisipasi pelaku usaha masih perlu diperluas agar semakin banyak UMKM mendapat kesempatan terlibat dalam program gizi nasional.
“Saat ini sudah ada 68 ribu UMKM yang menjadi penyuplai untuk program MBG. Kami masih terus mendorong agar pelaku UMKM lainnya menjadi pemasok MBG,” ujar Maman di Makassar, Minggu.
Menurut Maman, keterlibatan UMKM dalam program MBG tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pengadaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui partisipasi dalam rantai pasok, pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan dapat mengambil peran dalam perputaran ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
Untuk memperluas keterlibatan itu, Kementerian UMKM tengah menggodok skema kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini ditujukan untuk memastikan pelaku usaha mikro dan kecil memiliki kesempatan lebih besar dalam memasok kebutuhan program gizi nasional.
Maman menegaskan, UMKM perlu ditempatkan sebagai pelaku utama yang turut memperoleh manfaat ekonomi dari pelaksanaan program pemerintah, bukan sekadar menjadi objek kebijakan.
“Di sinilah peran Kementerian UMKM menjadi sangat krusial. Kami tengah menggodok berbagai skema kolaborasi untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek utama yang diuntungkan dari perputaran anggaran program gizi nasional,” terangnya.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional saat ini masih melakukan penataan internal untuk memperkuat kelembagaan sebelum menjalankan program lapangan secara lebih luas dan terstruktur.
Maman mengatakan, pembenahan tersebut mencakup tata kelola administrasi, standar operasional prosedur, hingga sistem pengadaan barang dan jasa. Penataan ini juga berkaitan dengan upaya membangun sistem yang lebih adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha lokal.
Ia menyebut BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah memperkuat fondasi kelembagaan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program.
Pemerintah pun mendorong kolaborasi antara Kementerian UMKM dan BGN agar keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG dapat diperluas. Dengan sekitar 68 ribu UMKM yang telah menjadi pemasok, perluasan partisipasi menjadi salah satu upaya membuka kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi usaha mikro dan kecil.
