JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dijalankan sebagai bagian dari komitmen yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat sebelum memenangkan Pemilihan Presiden 2024.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa program MBG bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan bagian dari mandat rakyat yang lahir melalui proses demokrasi dan telah memperoleh legitimasi publik melalui pemilihan umum.
Menurut Qodari, sejak masa kampanye Prabowo telah menawarkan berbagai gagasan pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahannya.
Ia menjelaskan bahwa kemenangan Prabowo dalam kontestasi politik nasional menunjukkan adanya persetujuan masyarakat terhadap berbagai program yang ditawarkan kepada publik selama masa kampanye.
Karena itu, lanjutnya, program-program yang telah dijanjikan kepada rakyat tidak dapat dihentikan begitu saja karena merupakan bagian dari kontrak politik antara pemimpin terpilih dan masyarakat yang memberikan suara.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” jelas Qodari, dikutip Rabu (17/6).
Qodari menilai program MBG memiliki tujuan strategis karena dirancang untuk membantu mengatasi persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berada dalam kelompok rentan.
Masalah kekurangan gizi dan kualitas asupan makanan yang belum merata dinilai masih menjadi tantangan nasional yang berpotensi memengaruhi kesehatan, pertumbuhan fisik, hingga perkembangan intelektual generasi muda.
Oleh sebab itu, pemerintah memandang MBG sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang.
Meski demikian, Qodari tidak menampik bahwa pelaksanaan program berskala nasional tersebut menghadapi sejumlah hambatan di lapangan yang membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan.
Namun, menurutnya, berbagai tantangan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang dinilai memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang bagi publik untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan konstruktif guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Selain menerima masukan, pemerintah juga berkomitmen memperkuat tata kelola dan mekanisme pelaksanaan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh kelompok sasaran.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” jelasnya.
Qodari menambahkan bahwa MBG hanyalah satu dari sejumlah program prioritas yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor sumber daya alam melalui sistem ekspor yang lebih terintegrasi guna meningkatkan penerimaan negara dan meminimalkan praktik penyimpangan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk membuka kesempatan belajar yang lebih merata.
Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar transformasi nasional yang dirancang untuk mempercepat pembangunan sekaligus menyelesaikan sejumlah masalah mendasar yang selama ini dihadapi bangsa.
Karena itu, Qodari mengajak masyarakat memberikan ruang dan waktu kepada Presiden Prabowo untuk merealisasikan berbagai program yang telah menjadi bagian dari visi pemerintahannya.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” tutur dia.
Hingga pertengahan 2026, program MBG tetap menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus berjalan bersamaan dengan sejumlah agenda prioritas lainnya di bidang pendidikan, ketahanan pangan, serta reformasi tata kelola ekonomi nasional.***
