JAKARTA — Ahli hukum tata negara Universitas Jayabaya, M Rullyandi, resmi melaporkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arsul Sani ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Laporan itu diajukan setelah dirinya tidak diizinkan menyampaikan keterangan secara lisan dalam sidang perkara terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Laporan tersebut disampaikan di kantor MKMK, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10/2026). Rullyandi menyebut aduannya telah diterima sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
“Saya melaporkan terjadi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Wakil Ketua MK Profesor Saldi Isra,” kata Rullyandi.
Persoalkan Pembatasan Keterangan di Persidangan
Rullyandi hadir sebagai ahli yang diajukan pihak terkait, yakni relawan pendukung Gibran dalam perkara tersebut. Namun, dalam persidangan, ia mengaku hanya diperbolehkan menyerahkan keterangan tertulis tanpa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan secara lisan di hadapan majelis hakim.
Ia menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang seharusnya memberikan ruang yang sama kepada pihak terkait untuk didengar keterangannya secara langsung di persidangan.
Menurut Rullyandi, perlakuan itu bersifat diskriminatif karena dirinya telah diajukan secara resmi sebagai ahli dalam perkara yang sedang diperiksa MK.
Soroti Pernyataan Hakim Arsul Sani
Selain Saldi Isra, Rullyandi juga melaporkan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ia menilai pernyataan Arsul dalam persidangan telah menyentuh ruang kebebasan akademik dirinya sebagai ahli hukum.
Rullyandi mengaku keberatan karena pendapat yang ia sampaikan di ruang publik sebelumnya turut dijadikan sorotan dalam persidangan, sehingga menurutnya mengganggu independensi akademik. Ia juga menilai sikap tersebut tidak berimbang karena hanya melihat dari satu sisi persoalan yang berkaitan dengan perkara.
Pertanyakan Status Ketua MK
Dalam laporannya, Rullyandi tidak hanya menyoroti dua hakim tersebut, tetapi juga mempertanyakan keabsahan jabatan Ketua MK Suhartoyo. Ia berpendapat posisi tersebut tidak memiliki legitimasi yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menurutnya telah berkekuatan hukum tetap sejak 16 Desember 2024.
Ia menilai, dalam kondisi tersebut, seharusnya Ketua MK dipilih kembali sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Namun, menurutnya hal itu tidak dilakukan sehingga ia mempertanyakan dasar penetapan jabatan tersebut.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Saldi Isra, Arsul Sani, maupun Ketua MK Suhartoyo terkait laporan tersebut.
Kronologi di Ruang Sidang MK
Peristiwa yang menjadi dasar laporan ini terjadi dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (1/10/2026) malam. Saat itu, majelis hakim sempat meminta Rullyandi memberikan keterangan sebagai ahli dari pihak terkait.
Namun sebelum penyampaian dimulai, Hakim Arsul Sani terlebih dahulu meminta klarifikasi terkait pernyataan Rullyandi di sebuah acara televisi yang turut menghadirkan Refly Harun. Dalam tayangan tersebut, Rullyandi disebut menyinggung status persidangan dan jabatan Ketua MK yang dianggap ilegal.
Menanggapi hal itu, Saldi Isra yang memimpin jalannya sidang meminta agar Rullyandi mencabut pernyataannya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Menurut Saldi, ahli tidak dapat menyampaikan pendapat dalam persidangan jika sebelumnya telah menyatakan ketidakabsahan forum yang sedang berlangsung.
Sidang kemudian diskors untuk memberi kesempatan majelis hakim bermusyawarah. Setelah dibuka kembali, Saldi mengumumkan bahwa keterangan Rullyandi hanya akan diterima dalam bentuk tertulis dan tidak diperkenankan disampaikan secara lisan di ruang sidang.
“Ahli tidak diperkenankan lagi berbicara dalam persidangan,” ujar Saldi dalam sidang tersebut sebelum mempersilakan pihak lain melanjutkan agenda persidangan.
Kini, laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh MKMK untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam proses persidangan tersebut.