JAKARTA – Komisi III DPR RI mendorong penguatan pengawasan terhadap aktivitas penyadapan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai regulasi tersebut harus mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan audit terhadap server maupun perangkat penyadapan milik institusi penegak hukum.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, keberadaan aturan audit diperlukan untuk memastikan teknologi penyadapan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Ia menegaskan, perangkat penyadapan harus dimanfaatkan sesuai kepentingan penegakan hukum dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan di luar ketentuan.
Pengawasan Infrastruktur Penyadapan
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Nasir turut menyoroti tata kelola perangkat penyadapan di lingkungan aparat penegak hukum.
Ia mencermati penjelasan Kabaintelkam Polri yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak menjalankan fungsi penyidikan, tetapi memberikan dukungan teknis, taktis, dan kekuatan dalam kegiatan penegakan hukum.
Berdasarkan penjelasan itu, Nasir mempertanyakan kesiapan mekanisme pengawasan terhadap server dan perangkat penyadapan yang digunakan berbagai institusi.
“Kami ingin mendapatkan informasi, apakah sudah ada gambaran dari Kabaintelkam terkait server dan alat sadap yang dimiliki oleh instansi penegak hukum, sehingga kemudian bisa diawasi, bisa diaudit, sehingga tidak disalahgunakan,” ujar Nasir.
Alat Sadap Berpindah, Pengawasan Harus Jelas
Nasir juga mengangkat persoalan mobilitas perangkat penyadapan yang dapat digunakan di berbagai lokasi, meskipun server pengelolanya berada di tempat tertentu.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sistem pengawasan yang mampu melacak penggunaan perangkat secara jelas dan memastikan setiap aktivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Selama ini kan kemudian mendengar bahwa ada alat sadap yang dibawa kemari, alat sadap yang dibawa ke situ, server-nya memang di satu tempat, tapi alat sadapnya ke mana-mana kira-kira begitu. Nah, ini seperti apa kira-kira ke depan dalam konteks penegakan hukum,” ungkapnya.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap keberadaan server, tetapi juga harus mencakup perangkat yang digunakan di lapangan.
Aturan Penyadapan Masih Tersebar
Nasir mengingatkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Beberapa di antaranya mengatur penyadapan dalam bidang telekomunikasi, narkotika dan psikotropika, tindak pidana perdagangan orang, pemberantasan korupsi, terorisme, serta tindak pidana pencucian uang.
Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk menghadirkan regulasi khusus yang mampu menyatukan tata kelola penyadapan secara lebih terarah.
Melalui RUU Penyadapan, DPR diharapkan dapat merumuskan standar penggunaan teknologi penyadapan, sistem pengawasan, serta prosedur audit terhadap infrastruktur yang dimiliki aparat penegak hukum.
Bagi Nasir, kejelasan aturan tersebut menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus menjaga agar penyadapan tetap berada dalam koridor hukum.
Dengan demikian, kewenangan penyadapan dapat mendukung pengungkapan tindak pidana tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak masyarakat.***