JAKARTA – Program pembangunan hunian murah kembali dipacu pemerintah dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program perumahan rakyat ini menjadi salah satu prioritas nasional yang terus digenjot seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal layak di kawasan perkotaan dan sekitarnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, percepatan pembangunan hunian murah kini diarahkan pada skema gotong royong yang dinilai lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa dukungan langsung dari Presiden menjadi faktor kunci dalam percepatan realisasi program ini.
“Barusan kami rapat bersama Bapak Presiden, dan ada dukungan luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo untuk perumahan rakyat,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4).
Langkah strategis yang ditempuh pemerintah salah satunya adalah memaksimalkan penggunaan aset negara yang berada di lokasi potensial dan bernilai ekonomi tinggi.
Lahan milik BUMN menjadi target utama, termasuk area di sekitar jalur rel kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang dinilai dapat dioptimalkan untuk pembangunan hunian vertikal.
Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta diperkuat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai sumber pendanaan tambahan.
Salah satu kontribusi konkret datang dari PT Astra yang menyatakan komitmennya untuk membangun 1.000 unit rumah susun sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional tersebut.
“Kemudian, di beberapa lokasi kami juga mendapatkan dukungan dari CSR perusahaan. Misalnya dari Astra, yang sudah berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun,” katanya.
Dalam skema kerja sama ini, pemerintah berperan menyediakan lahan yang siap dibangun, sementara pihak swasta bertanggung jawab atas proses konstruksi hingga tahap akhir.
“Jadi, lahannya akan kami siapkan, kemudian yang membangun nanti Astra, dan setelah itu diserahkan kepada negara,” ucapnya.
Model kolaborasi ini diyakini mampu mempercepat penyediaan hunian dengan tetap menjaga efisiensi anggaran negara melalui kombinasi sumber pembiayaan.
Pemerintah juga melibatkan berbagai instrumen pendanaan seperti APBN, dukungan lembaga investasi seperti Danantara, hingga partisipasi yayasan untuk memastikan program berjalan cepat dan masif.
Ara menegaskan bahwa kekuatan utama dari program ini terletak pada sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam satu tujuan besar, yaitu menyediakan hunian layak bagi masyarakat.
“Gotong royong terjadi, ada APBN, ada Danantara, juga ada swasta dan yayasan, agar bisa bekerja dengan cepat,” pungkasnya.***
