Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Target Defisit APBN 2025

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi target defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen terhadap PDB.

“Efisiensi tetap pada penurunan belanja, baik di pusat dan daerah, yang mencapai Rp306,69 triliun. Ini direalokasikan, sehingga postur APBN tidak berubah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3).

Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan dua arahan utama dalam pemangkasan anggaran, yakni efisiensi dan prioritas.

Anggaran yang dianggap tidak mendesak akan dialihkan untuk program prioritas pemerintah, tanpa mengubah total belanja negara yang tetap Rp3.621,3 triliun sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2025.

“Belanja pemerintah pusat Rp2.701,4 triliun, transfer ke daerah Rp919,9 triliun. Itu komposisi bisa berubah, tapi total besarnya tetap Rp3.621,3 triliun,” tambahnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan melalui refocusing dan reposturing, sehingga tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

“Defisit APBN 2025 didesain 2,53 persen dari PDB. Itu masih menjadi pedoman pelaksanaan APBN kita,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa efisiensi menyasar pos belanja yang bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), seminar, dan acara seremonial.

Namun, belanja pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak efisiensi, termasuk gaji pegawai, subsidi energi, serta anggaran pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, efisiensi anggaran transfer ke daerah dilakukan pada kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (Otsus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa.

Sementara itu, dana yang tetap menjadi prioritas mencakup gaji ASN daerah, tunjangan profesi guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), layanan kesehatan, dan dana desa untuk pelayanan publik.

Sebagai informasi, per 28 Februari 2025, APBN mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari PDB. Pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun (10,5 persen dari target), sementara belanja negara terealisasi Rp348,1 triliun (9,6 persen dari target).

Sri Mulyani memastikan kinerja APBN masih sejalan dengan target yang telah ditetapkan.