JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi tinggi dari publik dalam tujuh bulan pertamanya, khususnya pada aspek stabilitas politik dan penegakan hukum.
Berdasarkan hasil survei nasional terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), sebesar 70,8% responden menilai stabilitas politik nasional dalam kondisi baik, sementara 67,8% menilai penegakan hukum berjalan dengan baik.
“Kepuasan terhadap keamanan nasional mencapai 83,1%. Diikuti penegakan hukum (67,8%), stabilitas politik (70,8%), dan kinerja ekonomi makro (67,4%),” tulis LSI Denny JA dalam laporannya dikutip Kamis (5/6).
Survei ini dilaksanakan pada 16 hingga 31 Mei 2025 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dan memiliki margin of error sebesar ±2,9%.
LSI Denny JA menjelaskan bahwa lima indikator—termasuk politik dan hukum—membentuk “rapor biru” yang menandai stabilitas makro di awal pemerintahan Prabowo–Gibran.
Stabilitas ini dinilai sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan konsolidasi pemerintahan.
Adapun survei ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh riset kualitatif, termasuk wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), penilaian ahli (expert judgement), dan analisis media.
Secara keseluruhan, temuan LSI Denny JA menggambarkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan di sektor ekonomi—legitimasi dan kepercayaan publik terhadap fondasi pemerintahan tetap kokoh.
Pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai berada di jalur yang tepat, dengan arah kebijakan yang masih mendapat dukungan luas dari masyarakat.***
