JAKARTA – Kodam III/Siliwangi TNI AD akan mulai membina siswa SMA bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025. Program ini digagas bersama Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi kenakalan remaja seperti tawuran dan geng motor.
Siswa yang sulit dikendalikan akan dibina agar lebih disiplin, beretika, dan tetap mendapat hak pendidikan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan program ini menyasar siswa dengan tingkat kenakalan tinggi.
“Prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku,” ujarnya seperti yang disadur dari dari Kompas.com.
Kolaborasi Strategis untuk Pembinaan Karakter
Program ini lahir dari kerja sama erat antara Pemprov Jabar dan Kodam III/Siliwangi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pembinaan di barak militer bukan sekadar hukuman, melainkan upaya membentuk kedisiplinan dan nasionalisme.
“Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah,” katanya.
Pembinaan akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun di 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan oleh TNI. Meski berada di lingkungan militer, siswa tetap mengikuti kurikulum sekolah formal dengan guru dari sekolah asal mereka.
“Tetapi tetap belajar seperti di sekolah. Cuma bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di area Komplek Militer atau Polri,” jelas Dedi.
Mekanisme Seleksi yang Transparan
Proses seleksi siswa dilakukan dengan cermat melalui kesepakatan antara sekolah, orang tua, dan Pemprov Jabar. Dedi menegaskan, hanya siswa dengan kenakalan berat seperti tawuran, mabuk, atau kecanduan game online seperti Mobile Legends yang akan masuk program ini.
“Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam tidak tidur, pagi tidak bangun,” jelasnya.
Beberapa daerah seperti Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, dan Cianjur telah menyatakan kesiapan untuk memulai program ini.
“Kabupaten Purwakarta sudah siap untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed IX Pasupati,” tambah Dedi.
Pro dan Kontra Program
Meski mendapat dukungan dari TNI, program ini menuai sorotan dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar pendidikan militer tidak mengorbankan hak siswa atas pendidikan formal. Sementara itu, pengamat pendidikan Edi Subkhan menilai pendekatan ini berpotensi diskriminatif dan menunjukkan lemahnya pendidikan karakter di sekolah.
“Kenakalan siswa perlu dilihat satu per satu dari kacamata sosiologis, psikologis, hingga budaya,” katanya.
Namun, Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pendidikan perang, melainkan pembinaan untuk mengembalikan jati diri remaja.
“Kebijakan ke barak militer itu untuk mengembalikan jati diri anak,” tegasnya melalui unggahan Instagram @dedimulyadi71, Selasa (29/4/2025).
Langkah Awal Menuju Disiplin
Program ini akan dimulai di daerah rawan kenakalan remaja, khususnya yang memiliki kasus tawuran atau geng motor tinggi, sebelum diperluas ke seluruh Jawa Barat. Dengan pendekatan militer yang terstruktur, Pemprov Jabar berharap dapat mengurangi angka kenakalan remaja dan mencetak generasi yang lebih disiplin serta bertanggung jawab.
