WASHINGTON, AS – Senat Amerika Serikat mengambil langkah politik yang mengejutkan dengan mengesahkan resolusi yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan operasi militer terhadap Iran atau terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kongres sebelum melancarkan tindakan militer lanjutan.
Keputusan tersebut disahkan melalui pemungutan suara ketat 50 berbanding 48 pada Selasa (23/6/2026), di tengah berlangsungnya negosiasi sensitif antara Washington dan Teheran terkait upaya penghentian konflik yang telah mengguncang kawasan Timur Tengah selama beberapa bulan terakhir.
Pengesahan resolusi ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, resolusi kewenangan perang (War Powers Resolution) terkait Iran berhasil lolos di kedua kamar Kongres AS, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Meski demikian, langkah tersebut diperkirakan tidak akan berujung menjadi undang-undang karena berpotensi menghadapi penolakan dari Gedung Putih. Kendati bersifat simbolis, hasil pemungutan suara dianggap sebagai sinyal kuat bahwa dukungan politik terhadap kebijakan militer Trump terhadap Iran mulai tergerus, bahkan di kalangan Partai Republik sendiri.
Empat senator Republik memilih menentang garis partainya dengan mendukung resolusi tersebut. Mereka adalah Bill Cassidy dari Louisiana, Lisa Murkowski dari Alaska, Susan Collins dari Maine, dan Rand Paul dari Kentucky.
Selain itu, dua senator Republik lainnya, Mitch McConnell dan Dave McCormick, tidak ikut memberikan suara. Dari kubu Demokrat, hanya Senator John Fetterman yang memilih bergabung dengan mayoritas Partai Republik untuk menolak resolusi tersebut.
Pemungutan suara ini sekaligus memperlihatkan semakin tajamnya perdebatan di Washington mengenai batas kewenangan presiden dalam menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan legislatif.
Demokrat Serang Kebijakan Iran Trump
Dalam perdebatan di ruang sidang Senat, Pemimpin Mayoritas Demokrat Chuck Schumer melancarkan kritik keras terhadap kebijakan luar negeri Trump yang dinilainya telah membawa Amerika Serikat ke dalam konflik berkepanjangan tanpa strategi yang jelas.
Schumer menegaskan bahwa selama bertahun-tahun Trump mengklaim menerapkan strategi “tekanan maksimum” terhadap Iran. Namun menurutnya, hasil yang muncul justru sebaliknya.
“Selama bertahun-tahun, Trump berjanji memberikan tekanan maksimal pada Iran, tetapi ia malah memberikan kebingungan maksimal, kekacauan maksimal, dan biaya maksimal bagi rakyat Amerika dengan perang yang membawa bencana ini,” kata Schumer di hadapan Senat.
Ia juga menuduh sebagian besar senator Republik terus mendukung kebijakan militer Trump meski dampaknya dinilai merugikan kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Berkali-kali, sebagian besar anggota Senat dari Partai Republik berpihak pada Trump dan perangnya, alih-alih rakyat Amerika. Rakyat Amerika telah membayar harga atas kesalahan bersejarah Trump di Iran. Ini akan tercatat dalam buku sejarah sebagai salah satu upaya kebijakan luar negeri terburuk yang pernah dilakukan Amerika,” tegasnya.
Pernyataan Schumer mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di kalangan Demokrat bahwa konflik dengan Iran berpotensi menyeret AS ke dalam perang yang lebih luas di Timur Tengah.
Bayang-Bayang Konflik Berkepanjangan
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat drastis sejak 28 Februari 2026 ketika pemerintahan Trump bergabung dengan Israel dalam melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran.
Operasi tersebut memicu eskalasi militer regional yang masih berlangsung hingga kini.
Ini juga menjadi kali kedua dalam masa jabatan kedua Trump ketika militer AS terlibat langsung dalam serangan terhadap Iran. Sebelumnya, pada Juni 2025, Washington mengirim pesawat pengebom untuk menyerang tiga fasilitas yang dikaitkan dengan program pengayaan nuklir Iran dalam konflik yang dikenal sebagai “Perang Dua Belas Hari”.
Trump berulang kali menyatakan bahwa tindakan militer tersebut diperlukan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Teheran sendiri selama ini membantah memiliki ambisi mengembangkan senjata nuklir.
Namun para pengkritik kebijakan Gedung Putih menilai operasi militer tersebut sebagai tindakan agresif yang berisiko memperburuk ketidakstabilan kawasan dan meningkatkan ancaman konflik berskala besar di Timur Tengah.
Negosiasi Swiss Jadi Taruhan
Di tengah ketegangan tersebut, perundingan antara AS dan Iran saat ini masih berlangsung di Swiss. Kedua negara sedang membahas implementasi nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 17 Juni lalu sebagai dasar menuju gencatan senjata.
Meski demikian, masa depan kesepakatan itu masih dipenuhi ketidakpastian.
Situasi semakin rumit karena Israel, sekutu utama Amerika Serikat dalam konflik melawan Iran, masih melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Langkah tersebut dinilai sejumlah pihak bertentangan dengan semangat penghentian permusuhan yang sedang dinegosiasikan.
Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kubu pendukung Trump menolak pengesahan resolusi kewenangan perang.
Mereka berpendapat bahwa pengesahan resolusi dapat melemahkan posisi tawar Washington dalam meja perundingan.
Republik Khawatir Iran Tinggalkan Meja Perundingan
Senator Republik James Risch dari Idaho menjadi salah satu penentang paling vokal terhadap resolusi tersebut.
Menurutnya, sinyal politik yang dikirim Kongres justru bisa dimanfaatkan Iran untuk menghindari kompromi dalam negosiasi.
“Jika ini disahkan, Iran akan langsung meninggalkan negosiasi,” ujar Risch.
Ia melanjutkan, “Mereka akan berkata: Ini sudah berakhir. Kongres telah memberi tahu Presiden Amerika Serikat, ‘Tinggalkan kami sendiri. Kami dapat melakukan apa pun yang kami inginkan,’ dan mereka akan pergi.”
Risch juga meragukan efektivitas resolusi tersebut karena tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memaksa presiden mengubah kebijakan militernya.
“Ini tidak akan berpengaruh apa pun. Presiden tidak akan memperhatikannya,” katanya.
Isi Resolusi
Dalam substansinya, resolusi tersebut menginstruksikan Presiden Trump untuk menarik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dari keterlibatan permusuhan terhadap Republik Islam Iran.
Penggunaan kekuatan militer tambahan hanya diperbolehkan apabila Kongres secara resmi mengeluarkan deklarasi perang atau memberikan otorisasi khusus.
Meski demikian, resolusi tetap memberikan ruang bagi keberadaan pasukan AS di Timur Tengah dalam jumlah terbatas untuk menghadapi ancaman serangan yang dianggap akan segera terjadi terhadap Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya.
Pengesahan resolusi ini memperlihatkan semakin kuatnya dorongan di Kongres untuk mengembalikan peran legislatif dalam keputusan perang dan perdamaian. Di sisi lain, perdebatan tersebut juga mencerminkan besarnya kekhawatiran bahwa konflik AS-Iran dapat berkembang menjadi krisis regional yang lebih luas apabila upaya diplomasi yang sedang berlangsung gagal mencapai kesepakatan.
