Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Yuliot, menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pemantauan dan penyesuaian distribusi LPG 3 kg guna menjamin ketersediaan bagi masyarakat yang berhak, usaha mikro, serta sektor pertanian.
“Pemerintah berkomitmen memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan mencegah terjadinya kelangkaan di lapangan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengalihkan mekanisme distribusi dari pengecer ke sub pangkalan, sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan akurat,” ujarnya.
Sidak di Bogor: Pastikan Stok Aman dan Distribusi Lancar
Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Yuliot didampingi Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga. Mereka memeriksa ketersediaan LPG di SPBE Mitra Harun Gasindo serta sejumlah pangkalan di Babakan Madang, Bojong Koneng, Kadumangu, dan Citaringgul.
“Kami juga mendorong warung-warung yang sebelumnya berperan sebagai pengecer untuk mendaftarkan diri sebagai sub pangkalan agar distribusi LPG sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambah Yuliot.
Himbauan kepada Masyarakat Mampu
Yuliot mengingatkan bahwa LPG bersubsidi diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, sehingga masyarakat yang mampu diharapkan tidak memanfaatkan subsidi ini.
Peralihan dari Pengecer ke Sub Pangkalan
Ia menjelaskan bahwa transisi dari pengecer ke sub pangkalan bertujuan untuk menata distribusi lebih terstruktur dan tepat sasaran. Dari hasil sidak, diketahui bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman. “Suplai dari SPBE ke agen dan pangkalan berjalan lancar dengan rata-rata pasokan nasional sebesar 30 kilo ton per hari. Sementara di Kabupaten Bogor, pasokan mencapai 60 kilo ton per hari,” ungkap Yuliot. Jika terjadi peningkatan permintaan, Pertamina siap menyesuaikan pasokan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masa Transisi Satu Minggu
Yuliot memastikan bahwa masa transisi dari pengecer ke sub pangkalan akan diselesaikan dalam waktu satu minggu. Selama proses ini, aparat setempat akan mengawasi ketersediaan LPG di daerah dan memberikan pembinaan kepada pengecer yang beralih menjadi sub pangkalan. “Kami harapkan dalam waktu seminggu ke depan, masyarakat dapat membeli LPG 3 kg langsung dari sub pangkalan yang sudah terdaftar,” katanya.
Langkah ini juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi Ramadan 2025, di mana kebutuhan LPG biasanya meningkat.
Instruksi Presiden Prabowo
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengecer tetap diizinkan berjualan LPG 3 kg selama masa transisi, sambil dilakukan penataan bertahap menjadi sub pangkalan demi kemudahan akses bagi masyarakat.
