TEL AVIV, ISRAEL – Pengadilan Distrik Yerusalem menolak permintaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda sidang kasus korupsi yang menjeratnya, meskipun mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Sidang yang telah berlangsung sejak 2020 ini dijadwalkan tetap berjalan pada Senin mendatang, memaksa Netanyahu menghadapi tuduhan serius di tengah ketegangan politik dan keamanan regional.
Netanyahu, yang menghadapi dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan sejak 2019, meminta penundaan dengan alasan fokusnya diperlukan untuk menangani isu krusial, termasuk pemulangan tawanan dari Gaza dan situasi pasca-serangan Israel ke Iran.
Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menegaskan bahwa alasan tersebut tidak cukup kuat untuk menghentikan proses hukum.
“Jadwal yang diajukan oleh Netanyahu untuk mencoba menunda sidangnya tidak membenarkan pembatalan sidang,” ujar hakim pengadilan, seperti dikutip dari Anadolu.
Dukungan Trump dan Kontroversi Politik
Keputusan ini menarik perhatian internasional, terutama setelah Trump secara terbuka meminta agar kasus Netanyahu dibatalkan, menyebutnya sebagai “perburuan penyihir” atau *witch hunt*. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump memuji Netanyahu sebagai “pahlawan besar” yang telah banyak berjasa bagi Israel, terutama dalam menghadapi konflik dengan Iran. “Sidang harus dibatalkan, segera, atau diberikan ampunan kepada seorang Pahlawan Besar yang telah berbuat begitu banyak untuk Negara Israel ,” tulis Trump, seperti dilansir Aljazeera.
Namun, desakan Trump tidak memengaruhi putusan pengadilan. Presiden Israel Isaac Herzog, yang memiliki wewenang untuk memberikan pengampunan, menyatakan bahwa opsi tersebut “saat ini belum ada di atas meja” dan tidak ada permintaan resmi yang diajukan.
Netanyahu di Persimpangan: Korupsi dan Krisis Regional
Sidang ini menjadi sorotan di tengah situasi geopolitik yang memanas. Netanyahu, yang dikenal dengan julukan “Bibi,” mengklaim bahwa fokusnya diperlukan untuk menangani urusan keamanan nasional, termasuk konflik di Gaza dan ketegangan dengan Iran. Pengacaranya, Amit Hadad, menegaskan bahwa situasi regional menuntut perhatian penuh sang perdana menteri, namun argumen ini gagal meyakinkan hakim.
Sejumlah pendukung Netanyahu menyebut sidang ini sebagai upaya bermotif politik untuk melemahkan kepemimpinannya. Di sisi lain, Jaksa Agung Baharav-Miara mengecam keras upaya penundaan, dengan menyatakan, “Kantor Jaksa Agung dan para hakim pemerintahan Netanyahu bersikeras menjadi kurcaci kecil, tidak memiliki visi strategis atau pemahaman tentang realitas.”
Ia juga menuding adanya agenda untuk menyoroti “korupsi yang merusak” dalam sistem peradilan.
Proses Hukum yang Panjang dan Tekanan Publik
Kasus korupsi ini telah berlarut-larut sejak dimulai pada Mei 2020, dengan beberapa kali penundaan karena alasan seperti perang di Gaza, konflik di Lebanon, hingga masalah kesehatan Netanyahu. Pada Desember 2024, ia menjadi perdana menteri Israel pertama yang bersaksi sebagai terdakwa dalam sidang pidana, menandai momen bersejarah dalam politik Israel.
Netanyahu membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai upaya untuk menggulingkannya. Namun, tekanan dari oposisi semakin kuat. Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, bahkan menyatakan bahwa kepemimpinan Netanyahu telah membawa Israel ke “jalan buntu,” terutama dalam konteks perang di Gaza.
Dengan ditolaknya permintaan penundaan, Netanyahu harus bersiap menghadiri sidang pada Senin, di mana kesaksiannya akan menjadi fokus utama. Keputusan pengadilan ini tidak hanya menguji ketahanan politiknya, tetapi juga menyoroti independensi sistem peradilan Israel di tengah tekanan internasional dan domestik.
Kasus ini terus memicu debat publik, dengan pendukung Netanyahu menilai sidang ini sebagai pengalihan dari isu keamanan nasional, sementara kritikus menegaskan pentingnya supremasi hukum. Bagaimana Netanyahu menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai perdana menteri dengan statusnya sebagai terdakwa akan menjadi sorotan dunia dalam beberapa pekan ke depan.
