JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memastikan 15 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja tidak terdampak konflik bersenjata yang memanas antara kedua negara. Konflik ini, yang dipicu sengketa wilayah di sekitar kawasan bersejarah, telah menarik perhatian dunia karena eskalasi ketegangan di kawasan ASEAN.
“Sejauh ini tidak ada WNI yang terdampak dari situasi konflik,” kata Juru Bicara Kemlu, Roy Soemirat, dalam keterangan resminya, Sabtu (26/7/2025).
Pernyataan ini merujuk pada laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok yang mencatat keberadaan 15 WNI di wilayah perbatasan, tepatnya di Provinsi Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani.
Menurut data Lapor Dini KBRI Bangkok, ke-15 WNI tersebut tetap dalam kondisi aman. Namun, Kemlu dan KBRI Bangkok mengimbau mereka untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah situasi yang belum stabil.
“Berdasarkan data Lapor Dini, terdapat 15 WNI yang tersebar di wilayah sekitar perbatasan Thailand-Kamboja, yaitu di Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani,” tulis KBRI Bangkok dalam keterangan tertulis.
Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja, yang kembali memanas sejak 24 Juli 2025, dipicu oleh sengketa wilayah di sekitar situs bersejarah seperti Candi Preah Vihear dan Kuil Ta Muen Thom. Bentrokan tersebut melibatkan penggunaan artileri berat dan jet tempur, menyebabkan korban jiwa dan pengungsian massal warga sipil di kedua negara. Meski demikian, KBRI Bangkok memastikan belum ada laporan WNI yang terluka atau terlibat langsung dalam konflik.
Untuk memastikan keselamatan, KBRI Bangkok mengimbau WNI yang menetap di Thailand lebih dari enam bulan untuk segera melapor melalui portal Peduli WNI. Langkah ini memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam situasi darurat.
“KBRI Bangkok kembali mengimbau kepada WNI yang menetap di Thailand lebih dari 6 (enam) bulan agar melakukan Lapor Diri melalui portal Peduli WNI,” tegas pernyataan tersebut.
Pemerintah Indonesia juga terus memantau situasi melalui KBRI Bangkok dan Phnom Penh, sembari mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, selaku Ketua ASEAN 2025, untuk mencari solusi guna meredakan ketegangan.
Bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat, KBRI Bangkok menyediakan hotline konsuler di nomor +66 92-903-1103 (WhatsApp).
Masyarakat diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari Kemlu dan KBRI guna menghindari berita simpang siur yang dapat memicu kepanikan.
Konflik ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan WNI di kawasan rawan konflik. Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga keselamatan warganya sembari mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
