AMSTERDAM, BELANDA – Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, secara mengejutkan mengundurkan diri pada Jumat (22/8/2025) setelah usulannya untuk menekan Israel atas krisis kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat ditolak keras oleh mitra koalisi.
Keputusan ini memicu guncangan politik di Belanda, dengan Partai New Social Contract (NSC) yang menaungi Veldkamp menarik semua menteri dari pemerintahan sementara pimpinan Perdana Menteri Dick Schoof.
Veldkamp, yang baru dilantik pada Juli 2024, mengusulkan serangkaian langkah tegas untuk menekan Israel terkait situasi di Gaza, termasuk sanksi perdagangan dan larangan visa bagi pejabat Israel tertentu.
Namun, usulannya terbentur tembok penolakan dari partai koalisi seperti Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) serta Partai Petani-Warga (BBB).
“Saya merasakan penolakan dari kabinet terhadap langkah-langkah tambahan yang diperlukan akibat peristiwa di Gaza dan Tepi Barat… Saya akan mengajukan pengunduran diri,” kata Veldkamp, seperti dikutip NOS.
Keputusan Veldkamp untuk mundur bukan tanpa alasan. Ia mengaku frustrasi karena merasa “terkendala dalam menentukan arah yang saya anggap perlu sebagai menteri luar negeri,” ujarnya kepada kantor berita ANP.
Tekanan dari dalam negeri juga meningkat, dengan demonstrasi besar-besaran di Den Haag yang dihadiri 100.000 hingga 150.000 orang menuntut sanksi terhadap Israel dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
PBB bahkan menyatakan Gaza kini berada dalam kondisi kelaparan akibat “penghambatan sistematis” bantuan oleh
Krisis Politik Meluas
Pengunduran diri Veldkamp memicu efek domino. Partai NSC, yang merupakan partai terbesar keempat di parlemen, memilih keluar dari koalisi pemerintahan sebagai bentuk solidaritas.
“Singkatnya, kami sudah selesai dengan ini,” tegas pemimpin NSC, Eddy Van Hijum.
Langkah ini memperdalam kekacauan politik di Belanda, yang sudah rapuh sejak runtuhnya koalisi sebelumnya pada Juni 2025 akibat perselisihan soal imigrasi.
Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri Veldkamp. Ia mengakui situasi di Gaza sebagai “dramatis” dan menyatakan bahwa pemerintah tetap berupaya mencari solusi kemanusiaan.
Namun, Belanda masih menghadapi dilema diplomatik, terutama karena terus mendukung rantai pasokan jet tempur F-35 ke Israel, yang digunakan dalam serangan udara di Gaza.
Langkah Belanda Sebelumnya
Sebelum mengundurkan diri, Veldkamp telah menunjukkan sikap kritis terhadap Israel. Pada Juli 2025, ia menyatakan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sebagai persona non grata karena menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Belanda juga bergabung dengan 20 negara lain dalam mengecam proyek permukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.
Namun, kegagalan kabinet mencapai konsensus soal sanksi tambahan membuat Veldkamp merasa tak lagi mampu menjalankan visinya.
“Saya juga melihat apa yang terjadi di lapangan di Gaza, serangan terhadap Kota Gaza, apa yang terjadi di Tepi Barat, keputusan pembangunan untuk permukiman E1 yang disengketakan, dan di Yerusalem Timur,” katanya kepada wartawan, seperti dilansir Al Jazeera.
Dampak Global dan Tekanan Publik
Krisis di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 62.300 warga Palestina sejak Oktober 2023, terus memicu kemarahan global. Di Belanda, tekanan publik untuk bertindak tegas terhadap Israel semakin kuat, terutama setelah laporan PBB tentang kelaparan di Gaza.
Aksi protes besar-besaran dan desakan dari parlemen, terutama dari partai oposisi seperti Hijau Kiri/Buruh, menambah beban bagi pemerintah Belanda untuk mengambil sikap lebih keras.
Pengunduran diri Veldkamp meninggalkan Belanda tanpa menteri luar negeri di tengah isu krusial seperti keamanan Ukraina dan negosiasi perdagangan dengan AS. Belum ada pengganti yang diumumkan, dan pemerintahan sementara diperkirakan bertahan hingga pemilu Oktober 2025.
