JAKARTA – Pemerintah resmi memulai langkah besar dalam transformasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan meluncurkan sistem digital pertama kali pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
Daerah ujung timur Pulau Jawa ini ditunjuk sebagai lokasi uji coba perdana (pilot project) digitalisasi bansos yang akan menjadi tolok ukur penerapan nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung untuk meninjau peluncuran program tersebut.
“Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Program digitalisasi bansos dirancang untuk meminimalkan kesalahan data penerima (inclusion dan exclusion error), memperkuat transparansi, serta memberikan kesempatan masyarakat melakukan verifikasi identitas secara mandiri melalui aplikasi digital.
Sistem backend akan bekerja otomatis dengan memadukan data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Lebih jauh, Luhut menyebut penerapan teknologi ini mampu menghemat belanja negara hingga lebih dari Rp500 triliun karena memastikan bantuan tepat sasaran.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini angka yang sangat besar,” ujarnya.
Jika uji coba di Banyuwangi berjalan sesuai target hingga Desember, pemerintah akan memperluas implementasi ke daerah lain.
Luhut menambahkan, bila hasilnya positif, maka pada Januari 2026 Presiden Prabowo dapat mencanangkan penerapan bansos digital secara nasional.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” tambahnya.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Rapat perdana komite digelar pada hari yang sama, dipimpin langsung oleh Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi.***
