JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan mutu pendidikan alternatif melalui Rapat Koordinasi Sekolah Rakyat yang digelar secara hybrid di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Forum ini menjadi ajang evaluasi bagi program rintisan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di 100 titik, sekaligus persiapan pembukaan 65 titik baru pada September ini.
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jago Priyono, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof M. Nuh, Founder ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian, serta jajaran pejabat tinggi Kemensos bersama seluruh Kepala Sentra yang mengikuti secara virtual.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi agar program benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof M. Nuh, menegaskan bahwa pendidikan berbasis pelayanan sosial yang diusung Sekolah Rakyat adalah langkah tepat untuk memutus rantai kemiskinan.
“Apa yang kita lakukan ini benar sudah, melalui pendidikan itu kan akses social services sebenarnya itu, sudah benar. Rasanya enggak bisa dibantah lah gitu, kalau yang pandangan sekolah (Sekolah Rakyat) untuk memotong mata rantai kemiskinan,” ujar Prof Nuh.
Dalam paparannya, Prof Nuh menekankan urgensi pembentukan sistem monitoring, pengawasan, dan pengendalian agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan.
Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang kuat, program berpotensi tidak efektif. Gugus Tugas Pengendalian Operasional pun telah disiapkan untuk mengawal jalannya kegiatan sekaligus melakukan mitigasi terhadap berbagai kendala di lapangan.
Prof Nuh menambahkan, tiga elemen utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan Sekolah Rakyat meliputi pembangunan infrastruktur, pengelolaan operasional, serta sistem pengawasan.
“Tadi itu kan ada tiga kelompok, kelompok yang pertama membangun fisik termasuk nanti rencana ekspansi yang berikutnya lagi, sama operasional sekarang ini, sama pengawasannya. Nah ini dua yang terakhir ini, kalau ini lepas, berat,” jelasnya.
Program ini secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Keunikan tersebut, menurut Prof Nuh, menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dari lembaga pendidikan umum.
“Kita tunjukkan diferensiasi dari SR (Sekolah Rakyat) itu, kalau kita bisa mengemas diferensiasi itu, dan bisa membuktikannya diferensiasi itu, luar biasa,” katanya.
Selain pengawasan, isu hilirisasi pendidikan turut menjadi perhatian.
Prof Nuh menekankan pentingnya memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapat pendampingan, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.
“Tapi anak-anak SR itu kan tidak hanya melanjutkan (pendidikan). Ada yang (ingin) kerja, yang kerja ini yang perlu kita pikirkan ke depan, urusan-urusan apa, atau organisasi apa yang bisa menampung mereka itu,” tambahnya.
Di akhir rapat, Prof Nuh menyoroti pentingnya transparansi dalam pengadaan sarana dan prasarana belajar.
“Yang berikutnya lagi, saya mohon maaf betul yang terakhir ini, pastikan pengadaan itu tidak ada fault dan tidak ada fraud,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh jajaran agar teliti, disiplin, dan selalu patuh terhadap aturan yang berlaku. “Sehingga panjenengan teliti betul, setiap tahap itu compliance-nya dengan aturan-aturan main,” tutupnya.***
